PNS Akan Diizinkan Kerja dari Rumah, Antisipasi Penyebaran Virus Corona

TRIBUNMANADO.CO.ID - Demi mengantisipasi virus corona, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) membuka peluang pegawai negeri sipil ( PNS)  bekerja dari rumah masing-masing.

Ini dilakukan sebagai langkah antisipatif penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia.

Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan, regulasi yang memperbolehkan PNS bekerja dari rumah akan diatur lewat Surat Edaran (SE) Menpan RB Tjahjo Kumolo yang akan segera dirilis dalam waktu dekat.

"Menpan Senin besok (16/3/2020) akan mengeluarkan edaran ASN boleh bekerja dari rumah," jelas Dwi dalam keterangannya, Minggu (15/3/2020).

Keterangan terkait terbitnya SE tersebut juga akan disampaikan langsung oleh Menpan RB pada Senin pagi.

"Akan ada konferensi pers tentang hal ini besok jam 10.00 WIB," kata Dwi.

Sebagai informasi, jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia bertambah menjadi 117 kasus hingga hari Minggu (15/3/2020). Angka ini bertambah 21 kasus baru dari pengumuman yang dilakukan kemarin.

"Per hari ini dari lab yang saya terima pagi ya, hari ini kita dapatkan 21 kasus baru, di mana 19 di antaranya di Jakarta, 2 di Jawa Tengah," kata Juru bicara penanganan virus Corona Achmad Yurianto.

Salah satu pasien positif tersebut adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kini dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Dari jumlah pasien yang positif, terdapat delapan pasien dinyatakan sembuh. Pasien dinyatakan sembuh setelah dua kali negatif pada pemeriksaan virus corona.

"Indikasinya tidak ada keluhan fisik dan dua kali pemeriksaan virus dinyatakan negatif," ujar Yuri.
Menurut Yuri, Covid-19 bisa sembuh karena peningkatan imun tubuh. Dia menegaskan, pasien yang meninggal karena ada faktor penyakit pendahulu.

Hingga kini jumlah pasien yang meninggal sebanyak lima orang. Adapun, hingga saat ini ada lima orang yang meninggal dunia setelah dinyatakan positif virus corona atau Covid-19.

Kementerian BUMN

Untuk mencegah penyebaran virus corona, Kementerian BUMN mengimbau agar pegawai mulai bekerja dari rumah masing-masing mulai Senin (16/3/2020). Selain itu pihaknya juga membatasi semua bentuk pertemuan.

"Sampai hari ini semua BUMN tetap beroperasi seperti biasa tapi kita menjaga semua bentuk rapat, jumlah orang yang hadir dalam rapat, kemudian juga pembatasan mobilitas dibatasi," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Sabtu (14/3/2020).

Arya juga mengatakan, waktu rapat juga dibatasi, sehingga banyak hal yang dibatasi.

"Tapi secara umum BUMN tetap beraktivitas seperti biasa," kata Arya.

Terkait adanya kabar bahwa seluruh BUMN di DKI Jakarta ditutup, Arya Sinulingga menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan hoaks dan tidak benar.

"Itu hoaks, tidak benar bahwa seluruh BUMN di DKI Jakarta ditutup selama dua pekan. Itu tidak benar sama sekali. Jadi tolong yang membuat kabar hoaks itu menghentikan hoaks tersebut," ucap Arya.

Selain menegaskan semua BUMN tetap beroperasi seperti biasa, Kementerian BUMN juga mengeluarkan pengumuman yang pada intinya pegawai Kementerian yang rutin menggunakan transportasi publik menuju kantor dan berusia lebih dari 50 tahun agar berdinas dari rumah masing-masing.

Gubernur Potong Tunjangan PNS Selama 6 Bulan, Geser untuk Penanganan Virus Corona

Pemprov Sulut menyiapkan dana sekitar Rp 50 miliar untuk mengantisipasi dampak Virus Corona atau Covid 19.  

Dana ini diperuntukkan untuk membangun fasilitas kesehatan, semisal menambah fasilitas isolasi,  rumah singgah, pengadaan maske dan termo scan hingga laboratorium untuk mendeteksi Virus Corona. 

Langkah ini akan diambil bilamana perkembangan Virus Corona makin meluas di Sulut. 

Langkah penyiapan dana ini diambil setelah Gubernur Sulut,  Olly Dondokambey berkodinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. 

APBD Sulut 2020 sebenanrya tidak memplot dana khusus  untuk antisipasi Virus Corona.  Kebijakan diambil Gubernur,  menggunakan dana kesiapan bencana, dan menggeser anggaran dari satu pos ke pos lain. 

Gubernur pun membeber,  satu di antara yang kena imbas pergeseran dana terkait pos tunjangan PNS

"Putuskan Geser anggaran tunjangan,  Eselon II III kita sudah sampai Desember 2020,  6 bulannya kita tarik, jadi pegawai berkorban untuk penanganan Covid 19," kata dia. 

Tak cukup sampai di situ,  Pemprov juga akan menggeser anggaran yang dinilai belum prioritas.

"Kita hitung semua sekitar Rp 45-50 miliar ," ujarnya.  

Sebelumnya,  Virus Corona atau Covid 19 jadi ancaman nyata bagi Provinsi Sulut

Satu warga asal Sulut positif ternjangkit Covid 19 dan sementara diisolasi di RSUP Prof Kandou. 

Gubernur Sulut,  Olly Dondokambey mengatakan,  pemerintah sudah memutuskan langkah-langkah untuk pencegahan Covid 19. 

Pertama,  menyiapkan dana dengan tujuan menambah fasilitas kesehatan jika Covid 19 berkembang lebih jauh di Sulut. 

Dana ini untuk menujang kesiapan penangana apabila suspect bertambah

"Saya sudah komunikasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri,  senin akan  keluar peremendagri kita bisa lakukan pergesedan anggaran APBD sekitar Rp 45-50 miliar, " kata dia. 

Pertama,  siapkan tempat isolasi tambahan.

"Saat ini kemampuan RSUP Prof Kandou baru sampai 10 tempat tidur, kita tingkatkan sampai 80 tempat tidur," katanya. 

Seluruh RS mempersiapkan tempat isolasi apabila Covid 19 berkrmbang terus. 

"Saya akan rapat dengan direktur rumah sakit," ujarnya.

Kedua, Sulut akan membangun laboratorium untuk cek Virus Cotona

"Kita bangun Lab sementara karena tiap ada kasus selalu menunggu hasil dari pusat 5 hari, akibat lambat terdeteksi sehingga kita terlambat ambil langkah, " kata dia.

Ketiga, Pemprov akan mempersiapkan rumah singgah bagi warga yang terdeteksi semisal panas badannya 38 derajat.

Keempat,  Gubernur mengatakan,  akan menyiapkan tambahan masker dan termo scan.

"Kita persiapkan beli masker pakai dana cadangan bencana Rp 3,5 miliar," ujarnya

Gubernur menjelaskan, Pemerintah Pusat sudah mengonfirmssi ada saru pasien nomor 58 dari Sulut 

Ada keterlambatan menyampaikan,  karena Pemda belum bisa mengklarifikasi ke masyarakat,  apabila belum ada petunjuk pusat. 

 "Ada keterlambatan mendeklare terjadinya kejangkitan salah satu pasien,  ini protap dan aturan satgas nasional," ungkapnya .

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Antisipasi Penyebaran Virus Corona, PNS Akan Diizinkan Kerja dari Rumah