Olly Pilih Maurits dan Franky: MEP dan SAS Cari Pasangan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Satu per satu pasangan calon kepala daerah dari PDIP direkomendasi. Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara, Olly Dondokambey kembali mengirim dua nama calon ke DPP. Maurits Mantiri sebagai Calon Wali Kota Bitung dan Franky Wongkar sebagai Calon Bupati Minahasa Selatan. Sebelumnya, Joune Ganda-Kevin Lotulong untuk Minahasa Utara dan Iskandar Kamaru-Dedi Abdul Hamid di Bolaang Mongondow Selatan.

"DPD PDIP Sulut akan rapat besok (Sabtu 14 Maret), kita akan kirim lagi ke DPP dua pasang calon, Bitung dan Minsel," kata Olly, Jumat (13/3/2020).

• Soal Virus Corona, Jokowi: Kita Harus Tetap Tenang & Berupaya Keras Hadapi Tantangan Ini

Siapa calon yang diusung PDIP? "Kalau Bitung, jelas Maurits Mantiri, iya kan? Minsel, jelas Franky Wongkar," kata Gubernur Sulut ini. Sudah mengungkap posisi ‘papan 1', Olly masih menyimpan nama figur ‘papan 2'. "Calon Wakil Wali Kota Bitung, besok nama-nama survei terakhir segera masuk. Langsung dipaparkan," ujar Bendahara Umum DPP PDIP ini.

Begitu pun Calon Wakil Bupati Minsel , Olly masih menyimpan rapat. "Wakilnya masih ada tiga nama, masih rahasia, nanti tinggal lihat saya mimpi bagus," canda Olly lalu tersenyum.

Informasi berkembang untuk tiga nama calon ‘papan 2' dimaksud Olly yakni mantan birokrat Ricky Tumanduk, Asisten III Gemmy Kawatu dan Wakil Ketua BPMS GMIM Pdt Petra Rembang. Setelah itu, Olly mengatakan, lanjut lagi tiga daerah. "Tahap berikut Tomohon, Boltim dan Manado," katanya. Tiga daerah ini, memang khusus, kata Olly, harus diseleksi betul.

Di Tomohon, PDIP masih menggodok pasangan calon. Olly sudah menggaransi nama Ketua DPC PDIP Tomohon, Caroll Senduk untuk diplot di posisi ‘papan 1'. Tinggal menunggu waktu, PDIP akan menyodorkan pasangan calon ke DPP. Tomohon merupakan 'kandang' Partai Golkar. Sebagai penguasa, Golkar menguasai parlemen dengan 10kursi, berbanding 4 kursi milik PDIP. Berbekal pengalaman kalah di Pilkada 2015, PDIP masih menggodok pasangan yang pas untuk bertarung. Informasi diperoleh, adapun sejumlah alternatif pasangan usungan PDIP yang berkembang saat ini.

Mereka yakni Caroll Senduk-Wenny Lumentut, Caroll Senduk-Jilly Gabriela Eman dan Caroll Senduk-Rolland Roeroe. Wenny Lumentut (WL), Anggota DPRD Sulut merupakan kader Partai Gerindra. Koalisi PDIP-Gerindra bisa terwujud jika mengandeng WL yang dikenal akrab dengan Olly.

WL pun tak keberatan jika pun di posisi ‘papan 2'. Sementara Jilly Gabriela Eman (JGE) merupakan putri Wali Kota Tomohon Jimmy Eman. Terakhir, Roland Roeroe (RR), pengusaha asli Tomohon. Sosok satu ini juga masuk dalam struktur Pria Kaum Bapa Persektuan Gereja-Gereja di Indonesia. Caroll ketika dikonfirmasi tak menepis nama-nama tersebut berkembang untuk diusung PDIP. "Tapi semua keputusan ada di tangan Pak Ketua Olly Dondokambey," katanya.

Caroll mengatakan, PDIP terus membangun komunikasi dengan semua pihak, hingga peluang koalisi tetap terbuka. "Dengan WL Gerindra bagus, begitu juga dengan Pak Wali (Jimmy Eman) Partai Golkar," ujarnya. Caroll tak menepis nama Jilly ikut berkembang dalam komunikasi, bahkan mengarahkan hal itu disampaikan ke Ketua DPD PDIP. "Selama sesuai perintah partai, saya siap menjalankan," katanya.

• Setelah Ikut Munas HKTI di Istana Presiden, Ambarak Janji Perkuat Kepengurusan di Bolmut

Bakal Calon Wali Kota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan, mulai dilirik sejumlah figur pendamping, bakal calon wakil wali kota. Kepada Tribun Manado, Jumat (13/3/2020), SAS mengatakan, saat ini ada beberapa bakal calon yang mulai menghubunginya untuk berpasangan pada Pilwako Tomohon. Di antaranya Johny Runtuwene (Jonru), Roland Roeroe (RR) dan James Mewengkang (JM) serta calon lainnya.

"Sudah ada yang hubungi saya, tapi belum ketemu karena masih sibuk dalam tugas sebagai Wakil Wali Kota," kata SAS.

Ia mengatakan, jika sudah ditentukan oleh Golkar sebagai Calon Wali Kota Tomohon, barulah akan ditentukan pasangan wakilnya. "Semua kembali kepada pengurus Partai Golkar dalam hal ini pengurus pusat dan Ibu CEP (Christiany Eugenia Paruntu), kita harus menghormati dan menghargai pengurus yang ada, jangan mendahului," kata dia.

"Saya selalu berdoa, kalau Tuhan mau pakai saya, berikan yang terbaik. Saya siap sebagai calon wali kota Tomohon, untuk pasangan saya nanti, saya serahkan pada Tuhan," pungkasnya.

Teka-teki pendamping Michaela Elsiana Paruntu (MEP) di Pillada Minsel mulai ada titik terang. Informasi terbaru, MEP akan diduetkan dengan Ventje Tuela. Sumber terpercaya koran ini, Jumat mengatakan, pasangan Paruntu-Tuela tinggal diputuskan dalam pleno. Menurut dia, dari tiga bakal calon wakil bupati yang mendaftar ke Golkar, Tuela yang elektabilitasnya paling tinggi. "Ventje Tuela unggul dari dua calon lainnya yakni Franky Pasla dan Roby Sangkoy," ujar dia.

Tim Penjaringan Kepala Daerah Golkar Minsel Fredy Rawis mengatakan, MEP yang akan menentukan siapa dari ketiga nama itu yang akan dipilihnya. "Hak sepenuhnya ada pada MEP," ujar dia.

Golkar Minsel mengirim ketiga nama itu ke DPD Golkar Sulut menurut surat rekomendasi partai. Nama itu juga sudah dibahas dalam rapat pleno diperluas tingkat provinsi dan kemudian DPD I Golkar Sulut mengirim hasil itu ke DPP.

Kelembagaan buruk

Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando menyebut, kelembagaan partai politik (parpol) kurang baik jika belum memunculkan bakal calonnya untuk Pilkada 2020. "Belum dimunculkannya bakal calon kepala daerah oleh sebagian parpol membuktikan bahwa kelembagaan parpol itu sangat buruk," kata Ferry, Jumat kemarin.

Ia menyatakan, jika parpol memiliki mekanisme organisasi yang profesional, harusnya jauh sebelum tahapan pilkada masing-masing parpol sudah memiliki kader yang dipersiapkan sebagai bakal calon. "Fungsi parpol itu adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin, kemudian para calon itu diseleksi untuk mendapatkan figur terbaik yang diusung sebagai bakal calon kepala daerah," jelasnya.

Pengamat itu mengungkapkan, harusnya jauh sebelum tahapan pilkada, figur bakal calon sudah harus dipersiapkan. "Negara melaui APBN dan APBD membantu pembiayaan parpol dengan maksud agar parpol mampu memperkuat kelembagaannya termasuk mempersiapkan calon-calon pemimipin," bebernya.

Sebut dia, parpol yang belum mengumumkan bakal calon adalah parpol yang gagal. "Reputasi suatu parpol akan makin buruk kalau yang diusung sebagi calon adalah bukan dari kader parpol," tegas pengamat politik Unsrat itu.

• Jenderal Idham Azis Beri Penghargaan Pada Dua Polisi yang Viral, Sikap Kapolri Tuai Pujian

Ferry menuturkan, jika suatu parpol akhirnya mengusung calon yang bukan berasal dari kader parpol, patut diduga parpol itu menerima mahar dari calon.
"Jika tindakan mahar benar terjadi harusnya calon yang diusung parpol itu tak boleh dipilih karena telah membuat garis moral yang tidak baik," ujarnya.

Kata dia, pilkada berkualitas adalah pilkada yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi moralitas. Lanjutnya, calon yang hanya menyuap parpol untuk pencalonan adalah calon tak punya moral. Apalagi, mendapatkan dukungan rakyat atau pemilih dengan cara menyogok pula.

"Belakangan ini rakyat makin kesulitan, oleh karena itu jangan lagi diperparah oleh tampilannya pemimpin yang tidak bermoral yang mendapatkan kekuasaannya dengan cara main-main uang," terang dia.

Pengamat politik itu yakin parpol di Sulut punya tabiat baik untuk menyeleksi calon terbaik. Yaitu dalam sisa waktu sebelum pendaftaran pasangan calon pada 16 Juni 2020-18 Juni 2020. "Meski harus terburu-buru tetapi jika serius pasti parpol bisa mendapatkan calon-calon terbaik," pungkasnya. 

GSVL-Mor Bakal Pecah Kongsi

Dua poros kekuatan politik berpotensi saling berhadapan di Pilkada Kota Manado. Partai Demokrat dengan sosok Wakil Wali Kota Manado Mor Bastian dan Partai Nasdem dengan sosok Wali Kota Manado GSV Lumentut.
Mor ingin naik ‘kelas’ jadi Wali Kota Manado menggunakan kendaraan Demokrat. Bendahara Demokrat Sulut juga ini mendapat dukungan elite di DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY bahkan menyampaikan langsung mendukung Mor maju calon wali kota ketika datang ke Kota Manado beberapa waktu lalu. Demokrat punya modal 6 kursi DPRD Manado, meski 'tiket' untuk maju pilkada belum cukup. Minimal parpol harus punya 8 kursi atau 20 persen kursi DPRD. Mor cukup gencar sosialisasi, ia menggunakan tagline ‘Manado Diberkati’ sesuai singkatan namanya MDB. Sejumlah partai pun sudah disambangi Mor, Nasdem, Demokrat dan PDIP.

Sementara GSVL ingin melanjutkan supremasi kekuasaan dengan mendukung sang istri Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) untuk memenangi Pilkada Manado melalui Nasdem. GSVL mengatakan, kalau ia jadi diusung Nasdem maka istrinya tak ikut pilkada, sebaliknya jika tak diusung istrinya akan maju Pilkada Manado.

"Cuma satu yang akan ikut. Kalau saya ikut, berarti ibu tidak, kalau saya tidak berarti ibu yang ikut. Kalau dua-dua, namanya serakah," ungkapnya lagi.
JPAR merupakan nama jargon istri GSVL yang mulai disosialisasikan di alat peraga sosialisasi semisal baliho dan spanduk. JPAR masih menjabat Rektor Unima bergelar doktor.

Nasdem memiliki 5 kursi DPRD Manado, jumlah ini belum cukup mengusung calon. Harus berkoalisi dengan partai lain, minimal punya 3 kursi lagi.

Taufik Tumbelaka, pengamat politik, jika lihat sekilas, memang dua figur Mor dan JPAR akan head to head di Pilkada Manado. Nasdem harus mencari partner koalisi dan demokrat pun demikian. Andai bisa memenuhi syarat mengusung calon, dua figur ini bisa jadi lawan. Meski begitu tak menutup kemungkinan, malah Mor dan JPAR diduetkan. ''Tinggal dibicarakan siapa papan 1 dan siapa papan 2," ungkapnya.

Pasalnya, jika Mor dan JPAR jadi saingan maka kekuatan GSVL-Mor bakal pecah (kongsi). Di kondisi itu, Nasdem dan Demokrat juga harus menghadapi poros kekuatan lain yang sudah terbukti memenangi Pileg 2019, PDIP. Para elite tentu menimbang langkah apa yang akan diambil. Pilihannya jadi kawan atau lawan.

Politik ‘Mapalus’

Taufik Tumbelaka, pengamat politik mengatakan, Pilkada Serentak 2020 momok bagi sejumlah kekuatan politik. Hal ini terkait figur peserta pilkada yang belum dapat dukungan resmi partai. Menjadi momok bagi sejumlah kekuatan politik yang sebenarnya mendominasi peta politik secara umum.

Dikarenakan ada kebiasaan positif yang saling menunjang dalam suatu kontestasi pilkada atau semacam politik ‘mapalus’. Sehingga, menguntungkan satu atau dua kekuatan politik yang relatif kuat dan mendominasi peta kekuatan politik.

Namun, yang terjadi menjadi berbeda jika pada pilkada serentak, khususnya di Sulut jarang ada satu kekuatan politik yang mempunyai kapasitas organisasi yang sangat kuat.

Yaitu yang dapat mendistribusikan energi dan fokus guna mengatur kekuatannya dalam momentum pilkada. Fenomena politik di Sulut, selalu kekuatan politik tertentu yang dianggap dominan akan gagal mendominasi.

Keterbatasan pengorganisasian, kekuatan fokus dan energi menyebabkan selalu terjadi keterpaksaan untuk melepas beberapa pilkada. Dengan tujuan mengamankan peluang yang telah di tangan karena jika dipaksakan maka berpeluang akan kecolongan di beberapa pilkada dengan jumlah yang lebih besar.

Dalam mengantisipasi bobol atau lolosnya kemenangan di pilkada.
Maka, beberapa kekuatan politik mengambil langkah sangat berhati-hati untuk menentukan figur atau dalam menentukan koalisi.

Kehati-hatian beberapa kekuatan politik menyebabkan sampai saat ini terlihat sejumlah figur potensial atau memiliki pamor politik kuat belum dapat kepastian diakomodir sebagai bakal kandidat.

Kehati-hatian beberapa kekuatan politik dalam melakukan kalkuasi politik adalah wajar karena selain terjadi persaingan relatif ketat. Selain itu, masing-masing dapat tergelincir jika tidak tepat mengusung bakal kandidat, juga terkait pentingnya meraih kemenangan di Pilkada Serentak 2020.

Karena hal itu berguna sebagai pijakan awal dalam meringankan pilkada 2024. Adanya beberapa figur yang sudah resmi diusung via jalur parpol dan juga jalur independen setidaknya sudah mempermudah kekuatan politik yang belum menentukan bakal calon yang akan diusung oleh parpol.

Sementara itu, di sisi lain beberapa figur yang sudah resmi diusung secara logika politik belum tentu lebih potensial daripada beberapa figur yang belum mendapat 'kendaraan politik'. Dalam artian figur yang belum terakomodir kalau nantinya dapat 'ticket bertanding' tetap mempunyai peluang yang sama dalam meraih kemenangan meskipun tidak terlepas dari ketatnya persaingan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. (ryo/fer/dru/ang)