Berita Nasional

Penyelesaian 100 Hari Omnibus Law Bukan Harga Mati, Jokowi Minta Aspirasi Publik Tidak Dipinggirkan

"Itu juga bukan harga mati gitu. Yang penting ini dibahas, ruang konsultasi publiknya silakan dibuka," kata Arsul di DPR, Senayan, Jakarta.

KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang ditargetkan Presiden joko Widodo selesai dalam 100 hari rupanya bukan harga mutlak.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

Target 100 hari itu mulanya ditentukan Jokowi karena dianggap sebagai waktu ideal.

Namun, Jokowi juga meminta agar aspirasi publik tidak dipinggirkan.

"Itu juga bukan harga mati gitu. Yang penting ini dibahas, ruang konsultasi publiknya silakan dibuka," kata Arsul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Menurutnya, Jokowi tidak hanya mendorong DPR yang menampung aspirasi masyarakat.

Arsul mengatakan Jokowi juga meminta tim pemerintah membuka ruang konsultasi publik.

"Pak Jokowi juga menekankan itu semuanya paralel. Tidak hanya DPR saja, tapi juga tim pemerintah. Seperti RDPU lah," tuturnya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan Jokowi memahami berbagai penolakan publik terhadap RUU Cipta Kerja.

Jokowi, lanjut Arsul, melihat penolakan besar diarahkan pada klaster ketenagakerjaan dan perizinan yang berkaitan dengan lingkungan.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved