Tetty-Elly Bersaing VAP-Vicky: Pasca Pertemuan Airlangga-Paloh

Ia menjelaskan, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014. "Yaitu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang yang menjelaskan bahwa calon kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20 persen di DPRD hasil Pemilu 2019 atau total 25 persen suara hasil Pemilu 2019," jelasnya.

Namun, demikian jika benar bahwa Nasdem dan Golkar akan berkoalisi maka akan ada sejumlah hambatan yang bisa saja berpotensi tidak solidnya kedua parpol itu.

"Pertama, berkaitan dengan komposisi yaitu partai mana yang menempati posisi calon gubernur dan partai mana yang menempati posisi calon wakil gubernur," ujar Ferry.

Ia menyatakan, untuk menentukan posisi itu bukanlah perkara gampang karena masing-masing parpol punya ego politik sendiri. "Egonya bukan hanya karena figur tetapi karena gengsi parpol," ucapnya

Pengamat politik itu menyebut, kalaupun akhirnya komposisi terbentuk maka soliditas kedua parpol berpotensi terancam. Sebab, tidak mudah bagi masing-masing pendukung jika akhirnya calon mereka hanya di posisi wakil kepala daerah. "Kedua, koalisi kedua parpol ini tidak terbangun atas dasar kesamaan ideologis masing-masing parpol," tutur dia.

Ferry membandingkan, di negara lain yang memungkinkan parpol berkoalisi, biasanya didasarkan pada kesamaan ideologis atau kesamaan rancangan kebijakan publik. Lanjutnya, kalau koalisi parpol di pilkada sepertinya bukan karena kepentingan kesamaan ideologis tetapi hanya sebagai strategi agar bisa menang dalam pilkada.

"Jika motif koalisi Nasdem dan Golkar hanya sekadar untuk menang dalam pilkada, saya prediksi jika mereka menang, maka 6 bulan setelah pelantikan pasangan keduanya bisa langsung tidak harmonis," ungkapnya.

Ia mengatakan, pengalaman kegagalan pemerintahan daerah selama ini disebabkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak harmonis. "Ketidakharmonisan terjadi karena kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari latar belakang politik yang berbeda," sebutnya. Pengamat dari Unsrat itu menyatakan, ada dua strategi yang bisa dilakukan bagi parpol yang akan berkoalisi dalam pilkada agar tidak konflik saat menjabat. "Satu, perlu ada sinergitas kedua parpol dalam mendukung calon dalam lingkup nasional," terang dia.

Ia menambahkan, artinya jika di Sulut akan ada koalisi Nasdem dan Golkar maka koalisi ini berlaku juga di daerah lain. "Jadi perlu ada kesepakatan koalisi nasional," tegasnya. Ujar Liando, perlu ada kesepakatan tertulis bahwa kedua parpol itu tidak akan konflik selama menjabat. 

Pertarungan Keras

Taufik Tumbelaka, Pengamat Politik menilai pasca PDIP Sulut menetapkan petahana Olly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK) sebagai kader yang dijagokan pada Pilkada Gubernur Sulut 2020, semakin banyak pihak berspekulasi.

Pertanyaannya siapa yang dianggap tangguh menghadapi petahana dengan ditunjang penuh oleh parpol pemenang pemilu legislatif yang memiliki kekuatan hampir merata di 15 kabupaten dan kota.

Ditambah lagi ada sejarah politik unik di Sulut, dimana figur petahana yang kuat pada umumnya memenangkan pertarungannya sebagai ‘juara bertahan’.
Hal ini terlihat cukup banyak bupati atau wali kota termasuk gubernur sebelumnya menjalani masa jabatan 2 periode.

Salah satu yang menariknya dari Pilkada Gubernur tahun 2020 adalah ODSK yang mencoba melanjutkan perioderisasi jabatan harus berhadapan dengan sejumlah figur tangguh.

Figur bupati atau wali kota yang berpengalaman memenangkan 2 periode.
Berarti memiliki pengalaman pilkada dan juga memiliki basis massa kuat di kabupaten kota yang dipimpinnya. Salah satu wacana spekulasi yang muncul dan diharapkan terwujud oleh banyak kalangan adalah koalisi 2 partai politik (parpol) kuat di Sulut, Partai Nasdem dan Partai Golkar.