Ahok Jadi Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Sandiaga Uno: Cek Dulu Hasil Rekam Jejaknya di Pertamina

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ditunjuknya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi salah satu dari empat kandidat yang akan menjadi calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru mendapat komentar dari sejumlah pihak, termasuk beberapa penolakan.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, enggan memberikan penilaian secara subjektif terhadap penunjukkan itu, lantaran menjadi hak prerogatif presiden.

Meski demikian, ia menyoroti penunjukkan Ahok menjadi kandidat CEO Ibukota baru di saat belum lama bekas rivalnya di Pilgub DKI diangkat Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

"Bukannya Pak Ahok baru jadi Komut Pertamina? Tugasnya berat Pak Ahok kita cek dulu nih gimana hasil rekam jejaknya dia berbulan-bulan ini di Pertamina seperti apa," ujarnya di Jakarta, Sabtu (7/3/2020), seperti dilaporkan Kompas.com.

Sandi menilau, posisi Ahok di Pertamina saat ini sangat penting untuk memperbaiki kinerja sektor migas nasional.

Sandiaga berharap Ahok bisa menghapus mafia migas, meningkatkan transparansi Pertamina, mendorong produksi migas, mengurangi impor migas dan mengurangi defisit perdagangan migas.

Di sisi lain, Sandi tidak ingin terlalu jauh berkomentar soal motif atau pertimbangan penunjukkan Ahok menjadi salah satu kandidat.

Ia menyebut, bahwa penunjukkan Kepala Badan otorita Ibu Kota Baru merupakan hak prerogatif presiden.

"Ibu kota negara ini penting harus dilakukan segera, karena ini sudah menjadi keputusan presiden dan siapapun yang nanti ditunjuk punya tugas yang berat," ujarnya.

Sandi berharap, siapapun nantinya yang terpilih sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru mampu merealisasikan visi pemerintah, yakni mendorong pemerataan ekonomi.

Empat calon

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut sudah ada 4 calon kandidat pemimpin ibu kota baru.

Selain Ahok, tiga calon pemimpin ibu kota baru lainnya yakni Menristek Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita. Pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurut Jokowi, keputusan akan diambil dalam pekan ini.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara, ini memang kami akan segara tandatangani perpres di mana nanti ada CEO-nya.

Sampai sekarang belum diputuskan. Akan diputuskan dalam minggu ini," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Jokowi kemudian mengungkapkan empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota.

Salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain itu, ada juga Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tuniyana, empat Pak Azwar Anas," kata dia.

Badan Otorita ini nantinya akan bertanggungjawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Banyak pengamat yang menilai Ahok adalah kandidat terkuat dipilih Presiden Jokowi.

Diketahui, Jokowi dan Ahok merupakan pasangan Gubernur dan Wagub Jakarta 2013 lalu.

Bahkan saat Jokowi menjadi Presiden tahun 2014, Ahok yang menjadi wakilnya otomatis menjadi Gubernur Jakarta.

Keduanya pun sangat intens berkomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penolakan

Alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 sebelumnya dilaporkan menolak Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita Ibukota Negara.

Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan, pihaknya menolak Ahok karena rekam jejak dan kepribadian yang tidak baik.

"Sebagai calon kepala daerahnya [Ibu Kota Negara baru] adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas. Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai dalam keterangan tertulisnya, dikutip Warta Kota dari Tribunnews.com.

"Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies," imbuhnya.

Ia melanjutkan, selain diduga masalah hukumnya belum selesai, Damai Hari Lubis juga menyinggung soal status Ahok yang pernah dipenjara dalam kasus penodaan agama.

"Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks napi, karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Qur'an, kitab suci umat muslim, umat mayoritas negeri ini, dengan modus 'menghina' surah Al-Maidah ayat 51," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan masukan semua kalangan dalam menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

"Biasanya Presiden menggunakan kesempatan yang berkembang, baik pro maupun kontra sebagai bahan dalam mengambil keputusan," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Arsul, adanya penolakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kelompok Mujahid 212 sebuah hal yang wajar, tetapi jangan lupa ada pihak-pihak lain yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jadi semua saya yakin akan dipertimbangkan Presiden dan tentu partai koalisi pemerintah jika diminta pendapat, akan menyampaikan pendapat," tutur Arsul.

(source: Kompas.com, Tribunnews, TribunLampung)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ahok Kandidat Kepala Ibukota Baru, Sandiaga Uno: Bukannya Pak Ahok Baru Jadi Komut Pertamina?, https://wartakota.tribunnews.com/2020/03/08/ahok-kandidat-kepala-ibu-kota-baru-sandiaga-uno-bukannya-pak-ahok-baru-jadi-komut-pertamina?page=all.