Samsi Hima: Jangan Tunggangi Bantuan Pemerintah untuk Rakyat Demi Kepentingan Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Publik di Kota Bitung disajikan dengan informasi bantuan Wali kota Bitung, untuk bidang pendidikan.

Di media sosial (medsos) Facebook dan whatsApp pesan berantai tentang informasi, bantuan pendidikan untuk mahasiswa menjadi buah bibir.

Berikut petikan pesan berantai itu:

Buat bpk/ibu yg anaknya masih kuliah dan persiapan ujian skripsi ada bantuan dr Walikota Bitung sebesar Rp. 2.000.000 untuk semester 1-7 dan persiapan proposal, skripsi, kompre Rp. 7.500.000
Untuk itu yg perlu disiapkan :
- KTP pemohon
- Kartu Mahasiswa
- Surat keterangan dari kampus dimana masih aktif kuliah.
- Jika sdh persiapan akhir dicantumkan dlm surat keterangan tersebut.
- Buku rekening bank Sulut (foto copy) yg tercantum nama ybs.
- Buat surat permohonan kepada Bapak Walikota Bitung di masukan dlm map daimond warna biru dan di bawa langsung ke Bagian Umum Setda Kota Bitung.

Jika mana berkas yg dimasukan agak kurang jelas nanti tanya langsung di Bgn Umum.

Demikian informasi ini...tolong baku2 bilang for semua umat dimana saja berada yg pokok KTP Bitung...terima kasih, Tuhan Yesus Memberkati.

• Pelatih Persipura Optimis Curi Poin Dikandang Borneo FC

Bahkan dari informasi yang dirangkum di tengah masysrakat, perangkat kelurahan sementara mencara masyarakat yang benar-benar layak dan pantas untuk dibantu.

Hal ini mendapat sorotan dan kritik membangun dari Samsi Hima LSM Pasela Kota Bitung, menilai jangan sampai bantuan dari pemerintah ditunggangi kepentingan Politik.

"Ingat. Saat ini tahun politik, jangan sampai bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu di tunggangi bahwa itu bantuan dari oknum pejabat, wali kota, wakil wali kota dan sekda kota Bitung," tutur Hima, Jumat (6/3/2020).

• Masterpiece Signature Manado Tawarkan Promo MC, Gratis Pakai Ruangan 2 Jam

Dia menilai namanya bantuan dari pemerintah yang diplot dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bitung, tidak bisa diutak-atik redaksionalnya.

Benar yang menyerahkan itu wali kota, wakil wali kota, sekda atau kepala dinas yang bersangkutan kepada masyarakat.

"Jangan tunggangi bantuan pemerintah untuk masyarakat dengan kepentingan politik," tegasnya.

Samsi juga meminta kepada pemerintah harus jelas sasaran bantuan beasiswa pendidikan itu, kepada siapa dan benar masyarakat kurang mampu.

• Ketika Danlantamal VIII Cerita Masa SD, Teman Bermain Kapolda Sulut, Begini Ceritanya

"Tentunya ketika diserahkan tidak ada iming-iming atau pesan yang terkait dengan politik," tambahnya.

Mereka yang akan dibantu, harus diekspose ke publik dan nama-nama penerima harus ditempel di kantor kelurahan