News Analysis

Taufik : Sesuatu yang Positif Jika Ada Silang Pendapat, Mantan Napi Korupsi Berkiprah di Pemilu

KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 Tahun 2007.

Istimewa
Taufik Tumbelaka 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 Tahun 2007.

Tentang pencalonan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang tidak melarang mantan napi korupsi ikut Pilkada.

"Diketahui setiap akan ada hajatan demokrasi seperti Pemilu baik itu Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pilkada kerap terjadi diskusi publik," kata Taufik Tumbelaka, pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (03/03/2020).

Lanjutnya, tentang bisa atau tidaknya seseorang yang dianggap pernah dan telah menjalani hukuman pidana terkait korupsi untuk mengikuti hajatan Pemilu.

"Pro dan kontra yang terjadi biasanya dari masing-masing pihak mempunyai dasar argumentasi yang cukup kuat," tambahnya.

Semisal, seseorang yang akan menjadi representasi rakyat sebaiknya tidak mempunyai cacat hukum terlebih khusus terkait korupsi.

Ia menyatakan, sedangkan di pihak lain menyatakan seseorang yang telah menjalani hukuman korupsi layak diberi kesempatan kedua.

"Dan untuk hal ini biarkan rakyat yang menilai dan menentukan nasib mereka karena rakyat sebagai instrumen tertinggi dari demokrasi," jelasnya.

Taufik menyebut, sesuatu yang positif jika terjadi silang pendapat terkait boleh atau tidaknya seseorang yang pernah terjebak masalah korupsi untuk mendapat kesempatan kedua kembali berkiprah di hajatan demokrasi seperti Pemilu.

"Karena menyangkut dengan apa yang disebut pembangunan politik," ucap pengamat itu.

Halaman
12
Penulis: Dewangga Ardhiananta
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved