Breaking News:

Editorial Tribun Manado

Pelajaran dari Kisruh AKD Minsel

Kisruh diawali oleh egoisme politikus-politikus yang lebih mementingkan nafsu kekuasaan, tanpa melihat dampak yang akan terjadi.

andrew pattimahu/tribun manado
Pelantikan DPRD Minsel 2019-2024 beberapa waktu lalu. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - TIDAK ada yang menang dan kalah. Itulah kalimat yang terlontar dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Minahasa Selatan Romy Poli setelah para wakil rakyat menuntaskan kisruh pembentukan alat kelengkapan DPRD yang berlangsung kurang lebih empat bulan, Rabu (26/2/2020) malam.

Selama itu, hingga batas waktu yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri, yakni 31 November 2019, DPRD tidak juga membahas Rancangan APBD 2020 Minahasa Selatan.

Kisruh diawali oleh egoisme politikus-politikus yang lebih mementingkan nafsu kekuasaan, tanpa melihat dampak yang akan terjadi.

Dimulai saat rapat paripurna Ranperda Tingkat Kesatu tentang Perubahan APBD 2020 pada 18 November 2019 lalu tak terlaksana. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan ini dihujani interupsi.

Saat itu Meivi Karuh, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, dan Jacklin Koloay, Ketua Fraksi Primanas (Perindo dan Nasdem), meminta kepada pimpinan Dewan supaya mengesahkan Rapat Paripurna Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Minsel yang dibahas mereka.

AKD ini merupakan hasil rapat Fraksi PDIP, Demokrat dan Primanas. Dalam struktur AKD tersebut, tidak ada kader Golkar dan Nasdem di posisi ketua-ketua komisi, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.

Polemik AKD di DPRD Minsel Berakhir

Ketua Fraksi Golkar Rommy Poli sempat menjelaskan soal polemik AKD. Dia meminta agar AKD tidak disahkan lantaran tak sesuai aturan.

Sekretaris Golkar Robby Sangkoy berkata bahwa rapat adalah paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat kesatu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Tak lama kemudian Tumbuan kemudian langsung mengambil palu sidang dan menskors rapat tersebut.

Usai paripurna tingkat kesatu berkali-kali Sekretariat Dewan Minsel menjadwalkan pelaksanaan paripurna sebelum tanggal 31 November 2019 yang merupakan batas waktu pembahasan sesuai aturan dari Kemendagri RI. Tapi hingga batas waktu itu tidak pernah dilakukan paripurna lagi.

Tak Ditetapkannya APBD Minsel 2020 Berawal Dari Kisruh AKD, Ini Kronologinya

Setelah kisruh AKD tersebut menggelinding dan menjadi persoalan besar, mata mereka baru terbuka ketika dana Pilkada Minsel tak dapat dicairkan dan dapat berujung pada pembatalan pilkada.

Memang tak ada yang menang, tapi yang pasti rakyatlah yang kalah karena DPRD gagal menetapkan APBD yang menjadi landasan pembangunan daerah.

Hingga saat ini rencana pembangunan di Minsel belum jalan karena kendala anggaran. Sejumlah kebijakan utama dari pemerintah daerah yang berdasar atas APBD 2020 juga belum terealisasi.

Masyarakat Minsel Apresiasi Sikap 30 Legislator, Akhiri Polemik AKD

Berakhirnya kisruh itu belum menyelesaikan persoalan, tapi patut kita apresiasi karena pada akhirnya para wakil rakyat itu mau menyingkirkan ego pribadi dan ego partai demi rakyat yang mereka wakili. Paling tidak, hal ini menjadi pelajaran berharga bagaimana berpolitik yang sebenarnya.

Politik bukan sekadar merebut kekuasaan. Sejatinya, berpolitik adalah sikap melayani demi kemaslahatan bersama (bonum communae). Percuma bila kekuasaan itu direbut tapi tak berujung pada kesejahteraan rakyat. Percuma pula segala idealisme negara dan partai bila rakyat ini menderita. (*)

Umroh Rencana Dibuka Lagi 14 Maret

Penimbun Masker Dipidana 5 Tahun Penjara

7 Hal yang Harus Dilakukan Pasien Virus Corona Agar Tak Menular pada Orang Lain

Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved