Editorial Tribun Manado

Bukan Pelengkap Demokrasi

Kehadiran calon independen cukup bagus dalam ranah politik. Setidaknya, masyarakat sebagai pemilih diberi ruang kebebasan untuk memilih.

Istimewa
Pasangan calon independen Pilwako Tomohon memasukkan syarat dukungan ke Sekretariat KPU. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - SETIAP menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik itu pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wlai kota dan wakil wali kota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, keberadaan calon independen selalu menjadi sorotan. Selalu menjadi perhatian dan selalu menjadi buah bibir para praktisi, pengamat politik, lembaga survei maupun para calon kontestan itu sendiri.

Meski keberadaan calon independen sering dianggap remeh, disepelekan dan dianggap hanya sebagai pelengkap dan penggembira hajatan politik, namun tak jarang kehadiran calon kepala daerah nonpartisan partai politik ini menggemparkan jagat politik.

Tak jarang perolehan suaranya mampu bersaing dengan calon yang diusung koalisi besar partai politik. Termasuk beberapa daerah, justru calon independen berhasil sebagai juara pilkada.

Pasangan yang tidak diusung partai politik itu justru yang terpilih dan diberi amanat rakyat untuk memimpin daerah tersebut.

Memang keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah bukan termasuk hal langka di Indonesia. Tapi juga bukan hal yang mudah, seiring persyaratan yang mesti dipenuhi si calon sebelum terjeun ke gelanggan politik untuk merebut simpatik dan dukungan masyarakat luas.

Peserta pilkada yang tidak diusung partai politik ini merupakan amanat Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dan calon independen atau yang juga biasa disebut caklon perseorangan ini mulai ikut pilkadda sekitar 2007, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Juli 2007.

Bakal Calon Independen Minsel Akan Bantu KPU Periksa Berkas

Sejak itu, keberadaan calon independen selalu menghiasi pembicaraan dan perhatian di setiap daerah yang akan menggelar pilkada. Memang beberapa daerah, ada yang calon independen tumbuh subur. Terbukti, ada beberapa daerah peserta pilkada dari jalur independen cukup banyak. Namun juga ada beberapa daerah yang calon kepala daerahnya dari jalur independen sangat sedikit. Bahkan hingga tidak ada yang mau maju, dengan beragam argumentasi.

Termasuk pada pilkada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang akan dilaksanakan pada September 2020. Dari tujuh kabupaten dan kota serta provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, ternyata hingga waktu pendaftaran bagi calon perseorangan itu ditutup Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya Kota Manado, Minahasa Utara (Minut), Minahasa Selatan (Minsel) dan Tomohon yang ada peserta pilkada dari jalur independen.

Sementara untuk pilkada di provinsi, pilkada di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kota Bitung, tidak ada peserta dari jalur independen. Bahkan untuk Kota Bitung, ada satu pasangan calon yang setelah dilakukan verifikasi ternyata tidak memenuhi syarat, sehingga kandas mewujudkan mimpinya ikut pilkada.

Jalur Perseorangan Pilkada Manado, Franky Kambey dan Daud Kirojan Memenuhi Syarat

Terlepas itu fenomena dan kendala yang dihadapi para calon perseorangan tersebut, yang jelas kehadiran calon independen cukup bagus dalam ranah politik. Setidaknya, masyarakat sebagai pemilih diberi ruang kebebasan untuk memilih dari sekian banyak calon dengan latar belakang yang beragam. Termasuk latar belakang politik. Dengan begitu kehidupan demokrasi dan pengkaderan di daerah tersebut bisa dikatakan berjalan dan hidup.

Kehadiran calon independen memang diperlukan untuk semakin mengairahkan dan menghidupkan demokrasi. Para pemilih bisa leluasa dan banyak pilihan yang diyakini serta dipercaya mampu menunaikan tugasnya sebagai pemimpin untuk membawa pembaharuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Sangat tegas dan jelas, keberadaan calon independen dalam ranah politik di daerah bukan hanya pelengkap demokrasi. Namun kehadirannya memang benar-benar diperlukan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan secara demokrasi. Apakah rakyat akan memilih calon pemimpin yang berlatar belakang politik, atau menjatuhkan pilihannya kepada calon yang tidak memiliki keterikatan dengan partai politik tertentu. (*)

Dokter Paru Indonesia Lega Virus Corona Masuk Indonesia, Terungkap Alasannya

Pemimpin Gereja Korsel Terancam Pasal Pembunuhan, Disebut Dalang Virus Corona Tersebar

Penimbun Masker Dipidana 5 Tahun Penjara

Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved