Menkeu Berencana Bailout Jiwasraya Rp 15 T

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, telah menyiapkan uang negara untuk mengantisipasi adanya bailout terhadap kerugian

Menkeu Berencana Bailout Jiwasraya Rp 15 T
Instagram @smindrawati
Sri Mulyani masuk majalah Forbes sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, telah menyiapkan uang negara untuk mengantisipasi adanya bailout terhadap kerugian gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Politikus Gerindra Bandingkan Anies dengan Jokowi

Dana sebesar Rp 15 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) itu akan digunakan untuk menyehatkan keuangan perseroan tersebut sekaligus untuk membayar tunggakan klaim polis para nasabahnya.

Kendati negara punya uang, Sri Mulyani menegaskan tidak akan sembarang dalam menggunakannya, kecuali memang dibutuhkan. "Menkeu tidak pernah bilang tidak ada uang, tapi uang itu selektif untuk apa saja," ujarnya ketika ditanya Founder dan Chairman CT Corp Chairul Tanjung terkait uang bailout Jiwasraya dalam acara di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut Sri Mulyani, persoalan Jiwasraya secara korporasi ada di ranah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Kementerian Keuangan sebagai ultimate stakeholder (pemegang saham).

"Masalah Jiwasraya secara korporasi ditangani Kementerian BUMN, keseluruhan di Kementerian BUMN tentang corporate governance. Kementerian Keuangan selaku ultimate shareholders," katanya.

BUMN, lanjutnya, ketika akan melakukan beberapa kewajiban yakni pembayaran klaim nasabah dihadapi dengan kemampuan aset mereka tersebut. Namun karena ada gap, maka Kementerian BUMN melakukan langkah restrukturisasi Jiwasraya melalui skema yang berbeda terhadap jenis polis, dari produk tradisional hingga unit link.

Sedangkan, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, intervensi uang negara dari Kementerian Keuangan akan masuk ke UU APBN. "Lihat di UU APBN 2020 tidak ada alokasi pos buat (Jiwasraya) sekarang ini.

Hasto dan Satpam Diperiksa KPK

Kalau masuk pada 2021 akan kita sampaikan, dibahas Komisi XI, Komisi VI dan hukum di Komisi III, kita lakukan tahap perbaikan dari pemerintah dan tanggungjawab dari ultimate stakeholder (Kementerian Keuangan)" pungkas Sri Mulyani.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, bakal melarang perbankan menjual produk asuransi berbasis investasi. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, untuk produk asuransi yang murni proteksi masih boleh dijual melalui perbankan atau bancassurance. Hal tersebut imbas dari munculnya skandal asuransi Jiwasraya.

"Proteksi boleh, investasi nanti dulu. Diluruskan mana yang boleh dijual perbankan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved