News

Sepeda Motor Dibatasi Tak Melintas di Jalan Nasional, Wacana Anggota DPR RI Nurhayati Monoarfa

Nurhayati melontarkan pendapat pembatasan motor di jalan nasional ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar,

Sepeda Motor Dibatasi Tak Melintas di Jalan Nasional, Wacana Anggota DPR RI Nurhayati Monoarfa
(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Petugas kepolisian dari direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk kendaraan roda dua atau motor di Simpang Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). Untuk saat ini sistem ETLE untuk pengendara sepeda motor fokus pada penindakan tiga pelanggaran, yakni penggunaan helm, menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan. Penerapan aturan tersebut telah resmi diberlakukan mulai Sabtu (1/2/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sepeda motor akan dibatasi agar tidak melintas di jalan nasional. 

Hal tersebut adalah wacana dari Wakil Ketua komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa.

Wacana tersebut mendapat respons positif dari pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, wacana ini harus direalisasikan dalam bentuk nyata karena bukan hanya berkaitan dengan kesemrawutan lalu lintas saja, namun juga erat dengan masalah keselamatan.

"Saya pribadi sangat mendukung kebijakan ini, terutama bagi motor-motor yang berkapasitas kecil. Harusnya wacana ini didorong untuk bisa masuk ke revisi Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009," ujar Djoko saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/2/2020).

Menurut Djoko, bila sudah dimasukan ke dalam undang-undang, pembatasan motor untuk melintas di jalan nasional akan memiliki landasan hukum yang kuat. Bukan hanya menjadi sekadar regulasi daerah semata, tapi juga nasional.

Dengan adanya regulasi tersebut, menurut Djoko akan memiliki dampak yang kuat dan efektif terkait masalah keselamatan berkendara.

Salah satunya membuat pemilik tak lagi menggunakan motor untuk berpergian jarak jauh, bahkan bisa menekan tradisi mudik menggunakan motor karena harus melintas jalan nasional di beberapa daerah.

"Kebijakan tersebut akan menekan jumlah kecelakaan lalu lintas, kita tahu data menujukkan hampir 80 persen kecelakaan didominasi roda dua, dengan adanya kebijakan tadi bisa menekan karena membuat orang tak bisa lagi menggunakan motor untuk jarak jauh," kata Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Tak hanya itu saja, Djoko juga ikut menyinggung agar aturan mengenai spesifikasi teknis dari kendaraan bermotor dipegang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Halaman
123
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved