Breaking News:

Demo 212 Teriak Jatuhkan Jokowi, Guntur Romli: Polisi Harus Periksa Panitia Demo dan Ketua 212

Seorang orator berteriak 'jatuhkan Jokowi' dalam orasinya pada aksi 212 Jumat 21 Februari 2020, menurut Intelektual NU Mohamad Guntur Romli

Instagram/@gunromli
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohamad Guntur Romli 

Dikecam KPAI

Pelibatan anak di bawah umur dalam aksi demo 212 ini mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisioner KPAI, Jasra Putra mengecam pelibatan anak di bawah umur dalam aksi unjuk rasa 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' tersebut.

"Kami mengecam pelibatan anak dalam aksi 212 ini. Beberapa kali dalam pengawas kita sering menemukan hal yang sama.

Saya juga tanya dari mana datangnya, rata-rata menjawab dari Jabodetabek," kata Jasra di Patung Kuda Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Jasra mengaku melihat langsung ada ratusan anak yang mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. "Saya tanya satu-satu, dari mana asalnya, ikut sama siapa, apa ada yang dampingi, sudah makan atau belum," ujarnya.

Hasil wawancara Jasra Putra dengan anak-anak tersebut, ditemukan adanya beberapa kondisi yang mengkhawatirkan.

Beberapa di antaranya belum makan sejak pagi, bahkan ada yang kedapatan merokok.

"Ada yang belum mendapatkan makan dari pagi, ada yang merokok. Jadi kan ini mengkhawatirkan," tuturnya.

Dari pantauan Tribun memang ada ratusan anak-anak di bawah umur ikut demonstrasi kemarin. Mereka kompak mengenakan seragam gamis, sarung dan berpeci.

Tak lupa, mereka juga membawa atribut untuk demonstrasi yang bertuliskan pesan-pesan untuk para penguasa.

Di antaranya, pesan meminta pemerintah untuk mengusut dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) hingga korupsi Jiwasraya.

Keluguan mereka saat melancarkan aksi protes di lokasi demonstrasi juga mencuri perhatian.

Ketika ditanya perihal kedatangannya di lokasi tersebut, mereka tampak tidak mengetahui betul masalah yang tengah disuarakan.

Mereka hanya mengaku datang jauh-jauh dari Bogor untuk membela kebenaran. Menurut para bocah tersebut, banyak korupsi di negara ini.

"Membela kebenaran kita mah. Karena banyak korupsi. Buat dianuin....," celoteh seorang anak mengenakan Topi bertuliskan 'AHHA' tersebut saat berbincang di lokasi demonstrasi.

Melihat temannya sedikit kebingungan, teman di sebelahnya ikut menyaut.

"Buat bayar utang. Gimana sih lu," kata teman di sebelahnya menggunakan peci hitam tersebut seraya tertawa bersama-sama.

Ketika ditanya lebih lanjut hutang siapa yang dibayarkan, mereka langsung kompak menjawab membayar hutang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. iya nggak? Takbir. Allahuakbar," pungkasnya.

KPAI menyatakan penyampaian pendapat di depan umum merupakan hak warga negara.

Namun menurut Jasra Putra, orang tua harus tetap memperhatikan hak terhadap anak.

"Tentu harus melihat hak-hak anak yang harus diperhatikan.

Seharusnya dia sekolah, dia tidak sekolah. Harusnya dapat makan, dia gak dapat, ini siapa yang bertanggung jawab?," ungkap dia.

"Pengelola harus memastikan tidak melibatkan anak-anak.

Tapi ketika sudah masuk anak-anak dan bergabung di sini, saya melihat panitia asik dengan tuntutannya.

Tapi anak dibiarkan merokok, tidak makan dan seterusnya," tambah dia.

Sementara Staf Khusus Presiden, Dini Purwono, menyatakan tak mempermasalahkan adanya aksi 212 kemarin. Menurut Dini, aksi merupakan bagian dari hak konstitusi.

"Demo ya demo ajalah, itu kan hak konstitusional warga negara, kan katanya ingin bersuara, memberikan pendapat, Pasal 28 dan sebagainya.

Bagus-bagus saja, selama demonya bersubstansi," kata Dini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dini meminta aspirasi saat demonstrasi disampaikan secara edukatif. Jangan ada, dia mengingatkan, penyampaian aspirasi yang berbau provokasi hingga kekerasan.

"Kalau memang mau demo apa yang menjadi keberatan, disampaikan ya secara edukatif juga.

Bukan hanya sekadar ramai-ramai, provokasi dan tawuran," jelas Dini.

"Kalau mau demo enggak apa-apa, itu kan jadi catatan pemerintah bahwa, 'oh ada ketidaksenangan nih, apa isunya?'. Kan bagus juga, harus menjadi pemerhati pemerintah," imbuhnya.

Terkait isu yang diusung massa aksi 212, yakni pemberantasan korupsi, Dini menilai hal itu sudah menjadi ranah pihak-pihak penegak hukum.

"Korupsi ya biarin saja upaya penegakan hukum berjalan, KPK berjalan. Ya sudah kan, sudah ada upaya penegakan hukum, sudah ada koridornya," jelasnya. (tribun network/igm/den/dod)

Editor: Aldi Ponge
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved