Bocah 5 Tahun Jadi Orator Aksi 212: Massa Teriak 'Jatuhkan Jokowi'
Ribuan massa dari organisasi GNPF Ulama, PA 212, dan FPI menggelar aksi unjuk ras di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Jumat (21/2)
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Dari pantauan Tribun memang ada ratusan anak-anak di bawah umur ikut demonstrasi kemarin. Mereka kompak mengenakan seragam gamis, sarung dan berpeci. Tak lupa, mereka juga membawa atribut untuk demonstrasi yang bertuliskan pesan-pesan untuk para penguasa. Di antaranya, pesan meminta pemerintah untuk mengusut dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) hingga korupsi Jiwasraya.
Keluguan mereka saat melancarkan aksi protes di lokasi demonstrasi juga mencuri perhatian. Ketika ditanya perihal kedatangannya di lokasi tersebut, mereka tampak tidak mengetahui betul masalah yang tengah disuarakan.
Mereka hanya mengaku datang jauh-jauh dari Bogor untuk membela kebenaran. Menurut para bocah tersebut, banyak korupsi di negara ini. "Membela kebenaran kita mah. Karena banyak korupsi. Buat dianuin....," celoteh seorang anak mengenakan Topi bertuliskan 'AHHA' tersebut saat berbincang di lokasi demonstrasi.
Melihat temannya sedikit kebingungan, teman di sebelahnya ikut menyaut. "Buat bayar utang. Gimana sih lu," kata teman di sebelahnya menggunakan peci hitam tersebut seraya tertawa bersama-sama. Ketika ditanya lebih lanjut hutang siapa yang dibayarkan, mereka langsung kompak menjawab membayar hutang Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. iya nggak? Takbir. Allahuakbar," pungkasnya.
• Wakil Ketua DPRD Gorontalo Dukung Pemekaran Bolmong Raya
KPAI menyatakan penyampaian pendapat di depan umum merupakan hak warga negara. Namun menurut Jasra Putra, orang tua harus tetap memperhatikan hak terhadap anak. "Tentu harus melihat hak-hak anak yang harus diperhatikan.
Seharusnya dia sekolah, dia tidak sekolah. Harusnya dapat makan, dia gak dapat, ini siapa yang bertanggung jawab?," ungkap dia. "Pengelola harus memastikan tidak melibatkan anak-anak. Tapi ketika sudah masuk anak-anak dan bergabung di sini, saya melihat panitia asik dengan tuntutannya. Tapi anak dibiarkan merokok, tidak makan dan seterusnya," tambah dia.
Sementara Staf Khusus Presiden, Dini Purwono, menyatakan tak mempermasalahkan adanya aksi 212 kemarin. Menurut Dini, aksi merupakan bagian dari hak konstitusi. "Demo ya demo ajalah, itu kan hak konstitusional warga negara, kan katanya ingin bersuara, memberikan pendapat, Pasal 28 dan sebagainya. Bagus-bagus saja, selama demonya bersubstansi," kata Dini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dini meminta aspirasi saat demonstrasi disampaikan secara edukatif. Jangan ada, dia mengingatkan, penyampaian aspirasi yang berbau provokasi hingga kekerasan. "Kalau memang mau demo apa yang menjadi keberatan, disampaikan ya secara edukatif juga.
Bukan hanya sekadar ramai-ramai, provokasi dan tawuran," jelas Dini. "Kalau mau demo enggak apa-apa, itu kan jadi catatan pemerintah bahwa, 'oh ada ketidaksenangan nih, apa isunya?'. Kan bagus juga, harus menjadi pemerhati pemerintah," imbuhnya.
Terkait isu yang diusung massa aksi 212, yakni pemberantasan korupsi, Dini menilai hal itu sudah menjadi ranah pihak-pihak penegak hukum. "Korupsi ya biarin saja upaya penegakan hukum berjalan, KPK berjalan. Ya sudah kan, sudah ada upaya penegakan hukum, sudah ada koridornya," jelasnya. (tribun network/igm/den/dod)