RATUSAN Personel Sat Pol PP dan Damkar Unjuk Rasa di Kantor BKD, Kursi Ditendang, ASN Diminta Keluar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Biasanya personel Sat Pol PP melaksanakan razia ke sekolah, atau ke tempat kos untuk menindak pelanggar perda. 

Namun berbeda dengan yang dilakukan Sat Pol PP di Pemko Banjarmasin. 

Dengan fasilitas pemerintah, ratusan personel Sat Pol PP dan Damkar Kota Banjarmasin mendatangi Kantor BKD. 

Raungan sirene terdengar di halaman belakang kantor Pemko Banjarmasin, Selasa (18/2) pukul 10.15 Wita. Suara klakson pun memekakkan telinga.

Bunyi-bunyian itu bukan lantaran kebakaran, melainkan adanya unjuk rasa yang dilakukan seratusan anggota Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin.

Mereka menuntut keadilan terkait tunjangan kinerja (tukin) yang dianggap tidak sesuai dengan aparatur sipil negara (ASN) di kantor lain seperti kelurahan.

"Masa kami bekerja siang malam, Sabtu dan Minggu, belum lagi penuh risiko, sedangkan tukin sama dengan pegawai di kelurahan. Pokoknya kami akan menuntut keadilan hari ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," kata seorang anggota Satpol PP.

Mereka kemudian memasuki kantor BKD.

Tidak puas di lobi, mereka menuju ke ruang kepala kantor, Syaffri Azmi.

Namun harapan bertemu pucuk pimpinan BKD gagal pada siang itu.

Kegaduhan pun terasa.

Satu persatu kursi terlihat jungkir balik lantaran terkena tendangan.

Terdengar pula sejumlah gelas terempas dan pecah.

"Mana pimpinan kalian? Mana dia?" bentak seorang pengunjuk rasa kepada seorang pegawai yang tengah duduk.

Lantaran tidak mendapat jawaban yang pasti, pengunjuk rasa meluapkan kekesalan dengan menyuruh seluruh pegawai BKD keluar ruangan.

"Keluar semuanya," teriak beberapa pengunjuk rasa.

Melihat anggota Satpol PP itu emosi, pegawai baik perempuan maupun pria seketika meninggalkan meja kerja.

Mereka menuruni satu persatu anak tangga dari lantai tiga menuju halaman belakang kantor pemko.

Terjadi Cekcok

Sekitar tiga jam setelah kedatangan para anggota Satpol PP atau sekitar pukul 13.30 Wita, Syaffri

Kepala BKD itu tidak sendiri, tetapi didampingi Sekretaris Daerah, Hamli Kursani, dan Kabag Hukum, Lukman.

Dialog pun dilakukan di aula BKD. Namun ternyata yang terdengar justru kegaduhan. Cekcok terjadi.

Mendengar ada kata-kata yang bernada ancaman, seketika seorang anggota Satpol PP menepuk meja.

Dia juga mengajak rekan-rekannya meninggalkan aula.

Melihat pengunjuk rasa beranjak pergi, Hamli berkali-kali mencoba membujuk mereka kembali ke aula.

Namun permintaan sekda tidak diindahkan.

Didengar Wali Kota

Kegaduhan ini rupanya didengar Wali Kota Ibnu Sina.

Dia pun mendatangi kantor BKD.

Kepada pengunjuk rasa, dia menanyakan masalah yang mendorong anggota Satpol PP demo.

"Karena tujuan kalian ke sini kan agar aspirasi terpenuhi, ya mudah-mudahan nanti kami pun bisa mengakomodirnya. Jadi tolong sampaikan baik-baik. Ada juru bicaranya di sini?" kata Ibnu.

Mendengar pertanyaan tersebut, seorang pengunjuk rasa yang wajahnya ditutupi bandana langsung menjawab.

"Kami semua pak, jadi tidak ada juru bicaranya di sini," ujarnya.

Dia pun lantas mencurahkan aspirasi anggota Satpol PP.

Dia mengatakan seiring diberlakukannya tukin lebih dari setahun lalu, kesejahteraan mereka malah turun.

"Kami di sini bekerja siang malam, bahkan sampai akhir pekan. Tapi kenapa setelah ada tukin kami malah sengsara pak?" ujar pengunjuk rasa itu.

Dia dan rekan-rekan merasa tukin yang diterima tidak adil dibandingkan instansi lain di pemko.

Menanggapi persoalan ini, Ibnu menyatakan akan berbicara dengan kepala BKD.

Namun dia mengatakan sampai pukul 12.00 Wita, pucuk pimpinan BKD belum bisa dihubungi.

"Iya rencananya begitu. Termasuk juga nanti Plt Kasatpol PP Banjarmasin akan kami pertemukan untuk mengomunikasikan hal ini. Mudah-mudahan hari ini sudah ada hasil terbaik," kata Ibnu.

Ibnu mengungkapkan sebetulnya dia sedang menunggu laporan atas usulan tukin 2020 dari BKD.

Terlebih pencairan tukin tahun ini juga belum dikeluarkan.

"Kemarin memang sudah ada konsultasi. Tapi mengenai angka terakhir, sebetulnya saya pun masih menunggu hari ini dari BKD untuk tukin 2020. Termasuk tukin Satpol PP, saya juga belum mengetahui berapa kenaikannya. Karena pada perhitungan tukin ada komponen di antaranya seperti kelas jabatan," jelasnya.

Kepada wartawan, Ibnu mengaku terkejut mendengar aksi anggota Satpol PP.

Saat itu dia menggelar rapat.

"Iya tadi baru tahu. Apalagi biasa Satpol PP yang mungkin mengamankan demo justru tadi malah demo," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Tukin Tak Sesuai dengan Risiko Pekerjaan, Satpol PP Banjarmasin Menuntut Keadilan di Kantor BKD , dengan judul Ditemui Wali Kota Ibnu Sina, Satpol PP Banjarmasin Mengadu Tukin yang Diterima Malah Bikin Sengsara dan dengan judul Pertemuan Satpol PP dengan Kepala BKD Banjarmasin Berakhir dengan Cekcok dan Aksi Keluar Ruangan 

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado: