Pelanggaran HAM Berat

Persitiwa Paniai Menjadi Ujian Bagi Jokowi, Pelanggaran HAM Berat Pertama Pada Masa Kepemimpinannya

Peristiwa Paniai menjadi kasus pelanggaran HAM berat pertama di era kepemimpinan Jokowi dan menuntut untuk segera diselesaikan.

Persitiwa Paniai Menjadi Ujian Bagi Jokowi, Pelanggaran HAM Berat Pertama Pada Masa Kepemimpinannya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin pengucapan sumpah jabatan pelantikan Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Laksamana Madya TNI Aan Kurnia resmi dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut menggantikan Laksamana Madya TNI A Taufiq R yang akan memasuki masa pensiun. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menurut Setara Institute Peristiwa Paniai yang ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM menjadi ujian bagi Presiden Joko Widodo.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Jokowi sedang diuji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat pertama yang terjadi saat masa kepemimpinannya.

"Jika banyak elite berkelit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena alasan dimensi waktu dan konteks yang diperdebatkan, maka kasus Paniai adalah ujian bagi Jokowi untuk menuntaskan kasus yang terjadi pada era kepemimpinannya," kata Hendardi melalui keterangan tertulis, Selasa (18/2/2020).

Kasus Paniai terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan.

Dengan demikian, Jokowi dapat membentuk pengadilan HAM tanpa membutuhkan keputusan dari pihak lain.

"Sebagai kasus yang terjadi pasca-Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka kasus Paniai sama sekali tidak memerlukan pertimbangan DPR untuk menuntaskannya, termasuk untuk Jokowi membentuk pengadilan HAM," ujarnya.

Hendardi mengatakan hasil penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM adalah sebuah produk dari penegak hukum.

Maka dari itu, Kejaksaan Agung sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran HAM berat harus merespons berkas penyelidikan Peristiwa Paniai.

"Keputusan paripurna Komnas HAM adalah produk kerja penegakan hukum yang harus direspons oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM menetapkan Peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved