News

Pemerintah Pusat Pantau Ketat Media Sosial ASN, Ada Sanksi Disiplin

Dan jika ditemukan ada ASN yang melanggar maka pemerintah pusat sudah menyiapkan sejumlah sanksi.

Pemerintah Pusat Pantau Ketat Media Sosial ASN, Ada Sanksi Disiplin
Istimewa
Tjahjo Kumolo 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Media sosial aparatur sipil negara (ASN) sudah dipantau ketat oleh pemerintah pusat.

Ada beberapa hal yang dipantau pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negar dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Dan jika ditemukan ada ASN yang melanggar maka pemerintah pusat sudah menyiapkan sejumlah sanksi. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan berbagai upaya untuk mencegah paham radikal di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, menegaskan paham radikalisme di kalangan pegawai negeri sipil atau PNS terus dipantau dengan ketat oleh negara, salah satunya lewat media sosial atau medsos. 

“Seluruh pejabat eselon II dan eselon I semua sudah terdata dengan baik. Ada tidak dia klik radikalisme terorisme menggunakan medsosnya? Bagaimana lingkungan keluarganya? Bagaimana aktivitas politiknya?” ujar Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (19/2/2020).

Untuk mencegah tumbuhnya benih-benih radikalisme di kalangan ASN, lanjut Tjahjo, dirinya pada tahun 2018 sudah menerbitkan SE Menteri PANRB No. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN.

Sebagai perekat bangsa, ASN diminta menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi, untuk membangun suasana dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan.

Menurut dia, permasalahan ini tidak bisa ditangani Kementerian Kemenpan-RB sendiri, namun harus melibatkan beberapa kementerian/lembaga terkait.

Dalam surat edaran yang telah diterbitkan, pemerintah dengan tegas menerapkan sanksi disiplin, jika ada ASN yang menggunakan media sosial untuk menumbuhkan rasa kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah.

Halaman
123
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved