Stefanus BAN Liow Singgung TPA dan Limbah Medis di Rapat Bersama Menteri LHK
SBANL mengkaji berbagai permasalahan dan regulasi dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Maickel Karundeng
TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota DPD RI, Stefanus BAN Liow (SBANL) menyinggung program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ketika rapat bersama Menteri LHK Siti Nurbaya.
Rapat kerja antara Komite II DPD RI dan Kementerian LHK itu bertempat di Kantor DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/2).
SBANL mengkaji berbagai permasalahan dan regulasi dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah.
SBANL menyampaikan berbagai usulan program strategis yang ia peroleh di daerah.
Baik dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun dari sejumlah kabupaten/kota, bahkan kelompok masyarakat untuk mendapat perhatian Kementerian LHK
SBANL antara lain menyebut perlu perhatian pemerintah pusat berupa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang representatif, pembangunan pengelolaan limbah medis berupa insinerator di Rumah Sakit atau Puskesmas, pengadaan kendaraan pengangkut sampah (truk sampah tertutup/compactor), mobil sampah dan motor sampah.
"Secara khusus untuk motor sampah yang sudah diberikan sebelumnya, SBANL meminta agar segera diikuti dengan surat-surat untuk operasionalnya," kata dia.
Lebih lanjut, SBANL meneruskan usulan di bidang kehutanan, seperti pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan, pembangunan sarana prasarana wisata.
Tidak puas yang disampaikannya secara lisan, maka usulan tertulis diserahkan langsung SBANL kepada Menteri Siti Nurbaya Bakar disela-sela Raker tersebut.
Menteri LHK RI Siti Nurbaya Bakar merespon berbagai usulan seraya memberikan penekanan dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan kapasitas serta langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah.
Siti Nurbaya Bakar yang juga pernah menjabat Sekretaris Jenderal DPD RI ini mengajak Anggota DPD RI dalam kemitraan sesuai tugas dan kewenangan karena memahami benar permasalahan dan kebutuhan di daerah, serta mengawasi arah dan program kebijakan pemerintah pusat di daerah.
Dalam Raker, selain Menteri tetapi dihadiri pula Sesjen, para Dirjen dan Deputi.
Raker Komite II DPD RI dipimpin Ketua Yorrys Raweyai bersama tiga Wakil Ketua Abdullah Puteh, Bustamin, Hasan Basri, serta didampingi pula Wakil Ketua III DPD RI Sultan Najamuddi. (ryo)
• Wagub SK Bersama Menteri KKP Saksikan Simulasi Pelimouhan Kapal Ilegal Fishing
TONTON JUGA :