Omnibus Law

Persatuan Guru Besar dan Menko Polhukam Sepakat Akan Adakan Kajian Terkait Omnibus Law

Pergubi dan Menko Polhukam sepakat akan adakan kajian terkait omnibus law. Hal ini dikarenakan omnibus law tuai kontroversi di masyarakat.

Persatuan Guru Besar dan Menko Polhukam Sepakat Akan Adakan Kajian Terkait Omnibus Law
Kompas.com
Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) Bomer Pasaribu di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (12/2/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rabu (12/2/2020), Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam.

Dalam pertemuan tersebut salah satu yang dibahas adalah omnibus law.

Penasehat Pergubi, Bomer Pasaribu mengatakan pihaknya dan Menko Polhukam akan mengkaji omnibus law.

"Kami tadi menyepakati akan diadakan kajian mendalam dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan omnibus law yang sekarang ada sedikit kontroversi di masyarakat," ujar Bomer.

Kajian itu, menurut dia, akan melibatkan semua cabang keahlian, baik bidang hukum, bidang ekonomi, politik dan sebagainya.

"Nanti semua akan memberikan masukan kepada pemerintah termasuk Menko Polhukam dan mengenai perbaikan dari pasal-pasal mengenai omnibus law ini," tuturnya.

Pergubi juga akan memberikan masukan ke DPR.

Saat disinggung soal apa saja persoalan yang ada dalam draf omnibus law, Bomer Pasaribu belum bisa menjelaskan.

Pasalnya, Pergubi hingga saat ini belum diberi draf omnibus law itu.

"Karena tadi kami minta bahannya belum bisa diberikan, karena surat presiden (Surpres) dari Presiden kepada DPR itu segera akan masuk. Kalau sudah di tangan DPR itu bisa di-publish kepada siapa saja," ujar Bomer.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved