Pemerintahan Indonesia

Fungsi Menteri Koordinator Tak Efektif, Politisi PDIP Sindir Hanya Perpanjang Birokrasi Tak Penting

Dengan begitu, kata Effendi, menteri-menteri bisa menerapkan kebijakannya secara langsung.

Fungsi Menteri Koordinator Tak Efektif, Politisi PDIP Sindir Hanya Perpanjang Birokrasi Tak Penting
Kolase Tribun Manado
Menko Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri PMK Muhadjir Effendy. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kritikan dari politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menilai tidak perlu ada menteri koordinator (menko) dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Simbolon bertanggapan, fungsi menko tidak terlalu efektif di dalam kabinet.

Anggota Kabinet Indonesia Maju diperkenalkan oleh Presiden Jokowi di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung.
Anggota Kabinet Indonesia Maju diperkenalkan oleh Presiden Jokowi di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Fungsi menko juga saya kira tidak terlalu efektif kecuali memperpanjang birokrasi yang akhirnya tidak penting juga begitu. Kalau (pemerintah) mau lari kencang, enggak perlu ada menko," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Dengan begitu, kata Effendi, menteri-menteri bisa menerapkan kebijakannya secara langsung.

Ia menilai, saat ini menteri bingung akan bertanggungjawab kepada siapa.

"(Bertanggungjawab) ke Wakil Presiden tetapi kok via menko?, atau ke Presiden. Atau ke mana? Atau ke KSP, " tutur Effendi.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko PMK Muhadjir Efendy.
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko PMK Muhadjir Efendy. (Antara Foto: Wahyu Putro)

Dengan begitu, kata Effendi, menteri-menteri bisa menerapkan kebijakannya secara langsung.Hal ini, lanjut dia, bertentangan dengan kondisi kementerian-kementerian saat ini yang berjalan dengan diskresi masing-masing.

Sementara itu, pada awal periode kedua, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi-misi menteri. Melainkan yang ada adalah visi-misi Presiden.

"Saya kira kita juga harus menempatkan dulu arti visi dan misi. Karena kadang-kadang mungkin antar menterinya presiden ga tahu juga visi dan misi," tambahnya.

Sumber Kompas.com

Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved