Perizinan Kapal Banyak yang Mandek, DPR Singgung Kinerja KKP Era Susi Pudjiastuti

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) era Susi Pudjiastuti mendapatkan kritik dari Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.

Sudin menyinggung soal sistem administrasi KKP pada masa itu tentang perizinan kapal yang memakan waktu lama hingga delapan sampai sepuluh bulan.

Ia pun membandingkan dengan Menteri KKP peridode 2019-2024 Edhy Prabowo yang sudah mengeluarkan lebih dari 100 izin kapal kurang dari setengah tahun menjabat.

"Jangan menyalahkan seolah pengusaha itu salah (tidak punya izin). Semenjak mantan Ketua Komisi IV jadi menteri (Edhy Prabowo), baru keluar hampir 1.000 izin. Nah selama ini kemana? Selama ini apa yang dikerjakan?," tegas Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KKP di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Adapun singgungan soal perizinan kapal tersebut dilayangkan saat Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Nilanto Perbowo merinci kapal ikan yang ditenggelamkan sejak 2014-2016.

Dalam rinciannya, tercatat kapal pencuri ikan yang banyak ditenggelamkan datang dari Vietnam sebanyak 321 kapal, diikuti Filipina sebanyak 91 kapal, dan Malaysia 87 kapal.

Sementara kapal China hanya 3 buah dan ada pula kapal Indonesia sebanyak 26 kapal.

Sudin pun mempertanyakan alasan 26 kapal Indonesia yang ditenggelamkan pemerintah.

"Seolah-olah kapal Tiongkok mencuri ikan di Natuna, di mana-mana. Yang ketangkap cuma 3 unit bos. Ada apa ini? Kita lihat juga di sini sementara milik anak bangsa 26 unit ditenggelamkan. Saya mau tau ini jawabannya apa?" ujar Sudin sembari meninggikan suaranya.

Menanggapi ucapan Sudin, Nilanto pun akhirnya mencoba menjelaskan alasan kapal Indonesia ditangkap.