Nasional

Sanksi Pemerintah Pusat Bagi Pejabat Yang Tetap Angkat Honorer, Penjelasan Setiawan Wangsaatmaja

Mengenai sanksi bagi pejabat yang melanggar, akan diputuskan secara bersama-sama oleh instansi berkaitan.

Sanksi Pemerintah Pusat Bagi Pejabat Yang Tetap Angkat Honorer, Penjelasan Setiawan Wangsaatmaja
Instagram Kemenpanrb
Ilustrasi Honorer 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ada sanksi yang menanti kepada pejabat yang tetap saja nekat mau mengangkat honorer di instansi pemerintah. 

Sanksi yang menanti itu ditegaskan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi-Birokrasi (Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) termasuk pejabat lainnya dilarang mengangkat pegawai non-pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Jadi semua harus melalui prosedur ,” kata Setiawan di Gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (27/1).

Menurut Setiawan, pengangkatan pegawai non-PNS dan PPPK sebagai ASN hanya bisa dilakukan melalui prosedur seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Mengenai sanksi bagi pejabat yang melanggar, akan diputuskan secara bersama-sama oleh instansi berkaitan.

“Sanksi nanti diputuskan bersama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana,” kata dia.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Banjar H Mochamad Hilman ST MT menegaskan pihaknya selalu menaati ketentuan atau regulasi pemerintah pusat. Termasuk dalam hal pengangkatan honorer atau pegawai non-ASN. Bahkan oleh bupati sekalipun.

Keberadaan tenaga non-ASN yang ada sekarang karena kebutuhan. Itu pun dengan masa kerja berbatas yakni satu tahun. Jika pegawai tidak tetap (PTT) itu masih diperlukan, masa kerjanya kembali diperpanjang satu tahun.

“Paling lama satu tahun dan tanpa ikatan harus diangkat sebagai ASN/PNS. Pengangkatan PTT sesuai analisis beban kerja ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja,” jelas Hilman.

Berapa jumlah PTT saat ini? “Belum ada data secara detail karena masing-masing unit kerja melakukan pengangkatan setiap tahunnya. Jadi, sifatnya dinamis tiap tahunnya sesuai kemampuan dan anggaran yang tersedia pada masing-masing unit kerja dan kebutuhan organisasi,” jelasnya.

Halaman
1234
Editor: Handhika Dawangi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved