TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju bahwa kasus Jiwasaraya maupun Asabri tidak boleh dipolitisasi. SBY mengatakan, pengalaman serupa yang pernah terjadi dalam pemerintahannya diharapkan tak terulang lagi di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

"Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju," kata SBY dikutip dari catatan yang diunggah di laman Facebook-nya, Senin (27/1/2020).

Dalam tulisannya itu, SBY menceritakan pengalaman semasa kepemimpinannya tentang terbentuknya panitia khusus (pansus) atas kasus bail-out Bank Century 10 tahun lalu.

Saat itu, kata dia, politik negeri ini sangat gaduh dan serangan kepada pemerintah serta dirinya secara pribadi sangat gencar.

Unjuk rasa yang kerap kali terjadi saat itu selalu meminta dirinya dan Boediono yang merupakan wakilnya untuk turun.

"Kegaduhan politik yang melampaui batas itu tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial kita serta konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya," kata dia.

Tidak hanya itu, pada periode pertamanya memimpin bersama Jusuf Kalla (JK), bahkan para pengunjuk rasa meminta agar mandat SBY-JK saat itu dicabut.

SBY mengatakan, lawan-lawan politiknya saat itu melakukan protes karena pemerintah menaikkan harga BBM hingga tiga kali lantaran harga minyak dunia meroket.

Padahal kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal kita.

Namun saat itu pemerintah tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu melalui cash transfer.