News

MAKI Gugat 5 Pimpinan Hingga Dewan Pengawas KPK ke Pengadilan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Jaksel

MAKI Gugat 5 Pimpinan Hingga Dewan Pengawas KPK ke Pengadilan
KPK
KPK 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebanyak 5 Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke pengadilan.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, praperadilan diajukan karena KPK tidak menetapkan tersangka baru atau lainnya dalam kasus dugaan suap Harun Masiku selaku caleg PDIP terhadap Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU terkait penetapan anggota DPR terpilih melalui mekanisme Peergantian Antar-Waktu (PAW).

Menurut Boyamin, KPK secara nyata tidak menjalankan tugas dan kewajiban untuk mengembangkan dan melanjutkan penyidikan dengan tidak menetapkan tersangka baru atau lain kasus tersebut.

Ari Sigit Terima Rp 3 Miliar dari MeMiles, Diduga Jadi Konsultan PT Kam and Kam

Sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 dan 9 Januari lalu, pihak KPK masih berkutat pada empat tersangka, yakni Harun Masiku dan Saeful Bahri selaku pemberi serta Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina selaku penerima suap.

Di sisi lain, hingga kini KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dkk, belum juga mampu menangkap Harun Masiku.

"Padahal terdapat bukti termasuk saksi Saeful Bahri telah menyebut uang suap berasal dari sesorang tersebut," kata Boyamin.

Selain itu, KPK juga tidak menetapkan tersangka baru atas seorang advokat yang ada dalam rangkaian kasus itu dengan alasan kekebalan profesi.

Padahal, KPK pernah menetapkan tersangka dari profesi advokat yaitu Federich Yunadi dan Lucas.

MAKI juga menilai KPK semakin nyata tidak menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengembangkan penyidikan dengan tidak menetapkan tersangka baru, yaitu dalam bentuk kegagalan dan pembatalan menyegel maupun menggeledah di kantor DPP sebuah partai politik.

Halaman
123
Editor: Gryfid Talumedun
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved