Survei Fadli Zon, Ekonomi Indonesia Memburuk di 100 Hari Kerja, Fahri Hamzah: Jangan Simpan Dihati

Fadli Zon membuat poling lewat akun twitternya yang menunjukan hasil buruk ekonomi bangsa Indonesia

Tribunnews/Jeprima
Fahri Hamzah 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Fadli Zon membuat poling lewat akun twitternya yang menunjukan hasil buruk ekonomi bangsa Indonesia.

Poling bertajuk jelang 100 Hari Masa Pemerintahan Jokowi-Maruf itu Fadli Zon menawarkan dua pilihan terkait kondisi ekonomi saat ini.

Pilihan tersebut antara lain, ekonomi membaik dan ekonomi memburuk.

Dalam waktu satu jam, tepatnya pukul 13.00 WIB, tercatat ada sebanyak 3.035 responden menyampaikan suaranya.

Politikus Gerindra Fadli Zon ketika ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Politikus Gerindra Fadli Zon ketika ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). (TRIBUNNEWS.COM/Vincentius Jyestha)

Tercatat, ada sebanyak lebih dari 85,3 persen reponden memilih ekonomi memburuk.

Sedangkan sisanya mengakui ekopnomi membaik selama awal periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Sebentar lagi 100 hari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sy ingin polling pendapat: apakah kehidupan ekonomi masyarakat 100 hari ini makin membaik atau memburuk?," tulis Fadli Zon.

Polling yang dibuka Fadli Zon turut juga diikuti oleh sahabatnya, Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah yang mengunggah ulang polling tersebut pun mengingatkan agar tidak ada satu pihak yang sakit hati atas polling tersebut.

"Survey 100 hari jangan masukin di hati ya...," tulis Fahri Hamzah.

Polling Fadli Zon 100 Hari Pemerintahan Jokowi
Polling Fadli Zon 100 Hari Pemerintahan Jokowi (twitter @fadlizon)

Beragam pendapat pun dituliskan bersamaan dengan bertambahnya jumlah responden yang mengikuti polling.

Sebagian besar menyesalkan kondisi ekonomi yang dinilai memburuk sejak Jokowi dilantik bulan Oktober 2019 lalu.

Mereka pun menyesalkan adanya kenaikan gas elpiji 3 kg bersubsidi yang dinilai menyebabkan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok saat ini.

Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pertemuan tahunan tersebut mengangkat tema Ekosistem Keuangan Berdaya Saing Untuk Pertumbuhan Berkualitas. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.
Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020). Pertemuan tahunan tersebut mengangkat tema Ekosistem Keuangan Berdaya Saing Untuk Pertumbuhan Berkualitas. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Belum Diputuskan

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menegaskan ia belum memutuskan apakah akan mencabut gas elpiji 3 kilogram.

Jokowi mengaku baru akan mengambil keputusan setelah mendapat laporan dari para menterinya pada rapat terbatas.

"Nanti kalau sudah di ratas akan disampaikan angka-angka, baru saya memutuskan," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Oleh karena itu, Jokowi pun belum mau berkomentar lebih jauh saat ditanya mengenai kaitan rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram ini dengan daya beli masyarakat.

Ia meminta wartawan untuk menunggu hasil rapat terbatas. "Belum, belum sampai di ratas," kata Jokowi.

Cabut Subsidi

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mencabut subsidi elpiji 3 kilogram pada pertengahan 2020.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem distribusi tepat sasaran elpiji 3 kilogram.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto beberapa hari yang lalu mengatakan, secara prinsip pemerintah dan DPR telah menyetujui sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.

“Kita sudah melakukan persiapan bagaimana cara memberi (subsidi) langsungnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini juga, sekitar pertengahan tahun (2020) bisa kita laksanakan karena uji cobanya sudah dilaksanakan di berbagai tempat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ekonomi Memburuk Jelang 100 Hari Masa Pemerintahan Jokowi, Fahri Hamzah : Jangan Dimasukan Hati Ya

Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved