Ini Tanggapan BKD Provinsi Sulut Terkait Keputusan Penghapusan Pegawai Non-PNS dan Non-PPPK

TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara menanggapi penghapusan pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan oleh Femmy Suluh, Kepala BKD Sulut melalui Tenda Wungow Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Penyadagunaan Aparatur BKD Sulut kepada Tribun Manado.

"Terkait rapat komisi 2 DPR dengan Kemenpan dan BKN bahwa tenaga honorer akan dihapus," kata Kabid tersebut, Rabu (22/01/2020).

Ia menambahkan, tenaga honorer yang dimaksud itu adalah tenaga-tenaga harian lepas yang diangkat dengan dana APBD masing-masing daerah seperti di Pemprov Sulut.

• Ini Tanggapan BKD Sulut Mengenai Penghapusan Tenaga Honorer

• Hapus Honorer dan Non PNS, Ini Kata Kaban BKD Manado

"Tenaga-tenaga ini diperkerjakan untuk membantu tugas PNS kalau di Sulut namanya tenaga harian lepas (THL)," jelasnya.

Tenda menyatakan, itu maksudnya tenaga honorer di seluruh Indonesia mungkin sama, namanya tenaga honorer kalau di sini THL.

"Kalau di Provinsi Sulut itu tenaga harian lepas itu berjumlah 4.011 orang untuk THL di perangkat daerah," terangnya.

Lanjutnya, kemudian ada THL guru tenaga kependidikan dan guru non tenaga kependidikan itu berjumlah 2.844 orang.

• Pengakuan Pemilik Mangga Seberat 2 Kg, Awal Mula Bibit hingga Perpaduan Rasa Melon Asam Manis

"Nah sesuai dengan aturan, kita tidak lagi mengangkat THL yang baru untuk dari saat sekarang sampai kurun waktu lima tahun ke depan," tambahnya.

Ia menuturkan, jadi tidak ada lagi pengangkatan baru kecuali untuk penggantian yang mengundurkan diri, meninggal atau pun yang terkena sanksi disiplin.