Draft Omnimbus Law

DPR Sebut Draft Omnimbus Law yang Beredar Belum Resmi

Draf RUU Omnibus Law dari pemerintah diterima paling lambat pekan depan untuk selanjutnya dibahas di DPR.

DPR Sebut Draft Omnimbus Law yang Beredar Belum Resmi
Kompas.com / Dani Prabowo
Sufmi Dasco Ahmad 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Draf RUU Omnibus Law dari pemerintah diterima paling lambat pekan depan untuk selanjutnya dibahas di DPR. 

Hal itu sebagaimana yang dikatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hingga saat ini, Sufmi mengungkap pihaknya sama sekali belum menerima draf RUU Omnibus Law dari pemerintah.

Draft tersebut menurutnya akan diterima paling lambat pekan depan untuk selanjutnya dibahas di DPR.

"Belum, paling lambat pekan depan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (22/1/2020).

Dasco mengatakan bahwa draf RUU Omnimbus Law yang beredar saat ini belum resmi.

Oleh karena itu DPR tidak akan menanggapi polemik Draft yang belum resmi itu, termasuk mengenai rencana penghapusan sertifikasi halal produk makanan dalam salah satu RUU Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja.

"Nah kami nggak mau menanggapi polemik itu sebelum mendapatkan naskah akademik dan draf yang resmi," katanya.

Dasco mengaku belum tahu apakah nanti pemerintah akan langsung menyerahkan seluruh draf RUU omnibus law, atau satu persatu.

Untuk diketahui terdapat empat RUU Omnibus Law yang diinginkan pemerintah masuk dalam prolegnas prioritas 2020.

Keempat RUU itu yakni Cipta Lapangan Kerja, Ibu Kota Negara (IKN), Perpajakan, dan Farmasi.

"Saya belum tahu apakah akan sekaligus atau bertahap," pungkasnya.

Teddy Buka Suara Soal Warisan Lina, Tak Izinkan Rizky Febian Urus Bayinya, 17 Saksi Diperiksa Polisi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Belum Terima Dari Pemerintah, DPR Sebut Draft Omnimbus Law yang Beredar Belum Resmi.

Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved