Mahfud MD Dibully Saat Jelaskan Omnibus Law: Teori Doang, Kenyataan Amburadul Semua
Mahfud MD berikan analogi Omnibus Law dengan "Omni Bus" di Eropa yang bisa mengangkut banyak barang dalam satu bus langsung di-bully
TRIBUNMANADO.CO.ID - Mahfud MD berikan analogi Omnibus Law dengan "Omni Bus" di Eropa yang bisa mengangkut banyak barang dalam satu bus langsung di-bully.
Awalnya Mahfud MD memberikan penjelasan apa itu Omnibus Law.
Menurut Mahfud MD, Omnibus law hanyalah metode untuk mensinkronkan aturan hukum yang menghambat penanganan masalah.
Misalnya, perizinan untuk satu hal diatur oleh banyak UU secara tidak sinkron.
• TERUNGKAP, Raja Keraton Agung Pernah Gabung Sunda Empire, Namun Dipecat dan Dikeluarkan
Mahfud MD memberikan perumpaan konsep Omnibus Law dari sejarahnya di Eropa dalam sebuah contoh bus yang bisa mengangkut banyak muatan.
"Di Eropa dulu ada kendaraan umum yang disebut "Omni Bus", mengangkut banyak barang dalam satu bus," kata Mahfud MD, Selasa (21/1/2020), dalam akun twitternya.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan konsep Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja.
"Tujuan utamanya untuk menciptakan sebanyak mungkin "lapangan kerja" dengan menyederhanakan izin investasi baik dari luar maupun dari dalam negeri," kata Mahfud MD.
"Jadi penekanan omnibus law ini adalah penciptaan lapangan kerja," tambahnya.
• Hotman Paris: Bahagia Itu Bukan di Lamborghini, Harta Memang Tak Menjamin
Simak status lengkap Mahfud MD berikut ini.
@mohmahfudmd: Omnibus law hanyalah metode utk mensinkronkan aturan hukum yg menghambat penanganan masalah.
Misalnya, perizinan utk satu hal diatur oleh banyak UU scr tdk sinkron dan tumpang tindih. Di Eropah dulu ada kendaraan umum yg disebut "Omni Bus", mengangkut banyak barang dlm satu bus.
@mohmahfudmd: Utk omnibus law yg skrng bnyk didiskusikan adl Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Tujuan utamanya utk menciptakan sebanyak mungkin "lapangan kerja" dgn menyederhanakan izin investasi baik dari luar maupun dari dlm negeri. Jd penekanan omnibus law ini adl penciptaan lapangan kerja.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa ketentuan soal upah buruh justru diutamakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Namun demikian, Mahfud tidak menyebutkan secara spesifik ketentuan mengenai upah seperti yang diatur dalam rancangan undang-undang.
"Kalau sejauh yang saya ikuti, justru buruh diutamakan di situ (soal upah)," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Senin (20/1/2020), seperti dikutip Kompas.com.
Mahfud mengatakan, apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, maka ia mempersilakan kelompok buruh untuk menyampaikannya ke DPR.
Komentar Netizen terhadap Omnibus Law
Penjelasan Mahfu MD tentang Omnibus Law banyak mendapat komentar negatif dari netizen (warganet).
Sebagian netizen curiga kejadian Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terjadi dalam konsep hukum Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Dalam kasus revisi UU KPK, rakyat merasa dibohongi. Presiden dan para pejabat bilang akan memperkuat KPK, tetapi faktanya justru keluar UU yang memperlemah KPK.
• TIM SAR Evakuasi Jenazah Christian Wane Korban Terjebak Dalam Pipa Air, Butuh Waktu 5 Jam
Contoh kasus adalah kasus korupsi Komisioner KPU yang menyeret petinggi partai politik penguasa.
Simak komentar para netizen tersebut.
Shinyo @sinyonamaqu: Bagaimn caranya km bisa percaya lagi? Dulu RUU KPK jg dibilang utk penguatan KPK tp baru beberapa bulan berlaku sdh diperlihatkan "penguatan" spt apa yg dimaksud
Thanos ijo @thanosspombob: auah prof udah lemes liat pemerintahan sekarang,lihat tuh intervensi kpk oleh partai, berani gak ungkap itu semua.
@miqbalnov: Teori doang yg bagus, kenyataannya amburadul semua. Contohnya tuh uu kpk, dibilang u memperkuat, kenyataannya ngebikin kpk jd ompong. Paling omnibus law dibikin u memudahkan cina merampok negeri kita dgn lebih leluasa lg. Kacrut lah soal pembukaan lapangan kerja...
tuan sidi @ibach77: Hadehhh... Ingat gak bos pakar paling benar Dulu bilang UU KPK buat menguatkan, nyatanya???
MAJU TERUS BURUH !
Berlari dengan Bayangan @marvel_fu: Gapeduli istilahnya apaan, mau RUU Cilaka mau RUU Omnibus, yang penting isinya.
MANA DRAFTNYA??
capitalis @ganafmargi: Nah ini yg bener, yg demo itu mempermaslahkan isinya, bukan istilah revisinya, semua orang jg tahu omnibus law itu ngirit ongkos merevisi beberapa UU, untung di bohir.
Ada juga yang menyambung perumpaan Mahfud MD soal Omni Bus di Eropa dengan Bus ALS yang melayani trayek Jawa (Jakarta)-Medan (Sumatera Utara).
youaresee @you_are_see: Di Sumatera ada Bus ALS, semua bisa masuk, barang, ternak, koruptor, penjahat dan Profesor juga bisa...
Hebat mana Omni atau ALS Pak?
Hati Yang Berkarat @HBerkarat: Jangan cuma membungkus sesuatu yg kedepannya akan menyengsarakan rakyat dgn kata kata manis, omnibus law propaganda pemerintah terlihat begitu indah tp nanti pada pelaksanaannya cuma buat memeras rakyat, membwrikan karpet merah pada pengusaha... Ambyar....
Isal Murandi Artha @isal_m_a: Pak @mohmahfudmd
lebih baik di hapus aja semua UU daripada membuat UU baru yang overwrite yg lama. Serahkn kerjasama bisnis pada kesepakatan murni antara Pemilik Modal dan Pekerja. Intervensi negara masuk ketika ada Penipuan dan Pelanggaran HAM.
Buruh Protes Omnibus Law
Sebelumnya diberitakan, Presiden Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal menjelaskan enam alasan penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law.
Keenam alasan itu adalah menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, dan fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas.
Alasan lainnya adalah lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, jaminan sosial terancam hilang, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul MAHFUD MD Langsung Dibully Netizen seusai Jelaskan Omnibus Law seperti Bus yang Bisa Angkut Apa Saja
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-menkopolhukam-mahfud-md-274347.jpg)