TVRI

Kain Hitam Selimuti Gedung TVRI, Jokowi Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas

Sejumlah karyawan TVRI menutup beberapa bagian gedung TVRI dengan kain hitam bertuliskan #SAVETVRI.

Kain Hitam Selimuti Gedung TVRI, Jokowi Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas
Istimewa via Kompas.com
Protes terhadap pemcatan Helmy Yahya oleh karyawan TVRI, nampak bentangan kain hitam di gedung TVRI, Senin (20/1/2020). 

Menurut Agil, wewenang Dewas dalam dunia broadcasting hanya sebagai pengawasan etik dan konten.

Maka dari itu, ia menilai kewenangan Dewas saat ini terlalu besar.

"Kalau Dewan Pengawas untuk public broadcasting tidak sampai ke situ dia lebih kepada etik dan konten sebenarnya tapi dia tidak terlalu teknis," ujar dia.

Karyawan yang bekerja di TVRI selama 28 tahun ini juga meminta ada peninjauan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI.

"Termasuk DPR Komisi I untuk lihat lagi Revisi PP 13 Tahun 2005 terkait dengan TVRI karena memang Dewan Pengawas diberi kekuatan yang cukup besar," ucap dia.

Dewan Pengawas TVRI sebelumnya memecat Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI melalui surat bernomor 8/DEWS/TVRI/2020.

Sebelumnya Helmy sempat dinonaktifkan pada 4 Desember 2019. Pemecatan itu kemudian membuat Helmy mengirim surat pembelaan kepada Dewan Pengawas pada 18 Desember 2019.

Namun, Sidang Pleno Dewan Pengawas menyebut tidak menerima jawaban Helmy.

Pasca pemecatan, Helmy mengambil langkah hukum. Chandra Hamzah selaku kuasa hukum Helmy mengatakan permasalahan yang terjadi antara Dewas dan kliennya bisa diselesaikan tanpa pemecatan.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari menyatakan pihaknya akan memanggil seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi TVRI untuk dimintai keterangannya terkait keputusannya memecat Helmy Yahya. (tribun network/gnk/dod)

Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved