Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Susi Pudjiastuti Kunjungi Kantor PKS, Tak Ingin Ditafsirkan Macam-macam: Saya Bukan Politisi

Susi berharap kedatangannya tidak menimbulkan pertanyaan dan klaim macam-macam. Sebab dia mengaku bukan politisi, melainkan profesional

Editor: Rhendi Umar
(TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama pihak terkait menyampaikan pemaparan terkait penangkapan empat kapal perikanan Vietnam pelaku Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Natuna Utara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada konferensi pers di Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (25/2/2019). Atas penangkapan yang dilakukan pada 19 Februari 2019 itu, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menyampaikan protes keras terhadap tindakan Vietnam Fisheries Resources Surveillance KN-241 dan meminta pemerintah Vietnam melalui koridor diplomatik resmi memberikan penjelasan serta pernyataan maaf atas insiden yang terjadi, serta meminta agar keempat kapal yang sebelumnya telah ditangkap oleh KP Hiu Macan 01 diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat diproses secara hukum. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 mendatangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan menjadi pembicara dalam "Ngopi Bareng" membahas Perairan Natuna.

Sebelum memulai topik soal Natuna, Susi bilang sempat berpikir banyak sebelum datang ke kantor DPP PKS.

Dia takut publik berspekulasi macam-macam tentang kedatangannya.

"Tapi saya pikir saya adalah orang yang akan tetap mempunyai prinsip kepedulian akan lautan RI. Karena dari kecil saya hidup dari laut, saya besar mencari nafkah juga di laut. Kalau saya tidak ketemu air laut 1-3 minggu, itu badan sudah enggak enak," kata Susi di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi soal Natuna di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti saat menghadiri diskusi soal Natuna di Jakarta, Senin (20/1/2020). ((KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA))

KRONOLOGI Pelaut Muhammad Alfatah Dibuang Kapal Long Xing ke Laut, Keluarga: Sudah Diikhlaskan

Susi menjelaskan, dia sudah berkomitmen melawan penangkapan ikan ilegal sebelum jadi menteri.

Bahkan di tengah pembicaraan, Susi sempat menyentil politisi yang tidak peduli terhadap isu lingkungan.

"To continue sustaining, harus ada komitmen, terutama politisi. Kalau saya perhatiin selama pemerintahan 5 tahun, saya lihat politisi make most of the matter. Jadi kalau (pemerintahan) bad, that because politicians so bad. Kalau bagus, karena politisi ini sudah jadi negarawan yang peduli rakyat," ujar Susi.

Tak Ingin Ditafsirkan Macam-macam

Susi pun mengkritisi pejabat publik yang mengaitkan investasi dengan pelanggaran negara tetangga.

Misalnya, banyak yang mengklaim penenggelaman kapal akan mempersulit masuknya investasi. Begitu pun soal masalah di Natuna.

"Pemerintah China mengakui nelayannya tangkap ikannya di Natuna, sementara penjabat kita bilang klaim tidak ada kapal nelayan china di Natuna. Jadi ya bagaimana encourage politician to make kebenaran publik is matter," ungkap dia.

Bayi Perempuan dalam Kardus Sempat Dikira Sampah, Dibawa ke Puskesmas Sehat dan Cantik

Dia pun kembali berharap kedatangannya tidak menimbulkan pertanyaan dan klaim macam-macam. Sebab dia mengaku bukan politisi, melainkan profesional.

"Kehadiran hari ini saya berharap tidak dikaitkan dengan politik. Saya bukan politisi. Saya seorang profesional, anak bangsa," tutur dia.

Sepakat dengan Susi, Presiden PKS Sohibul Iman mempertegas kedatangan Susi bukanlah pertama kali terjadi.

Susi sempat datang ke kantor tersebut semasa jadi Menteri KP.

"Saya sampaikan kehadiran Bu Susi bukan pertama kali, beliau ketika menjadi menteri KKP juga sudah pernah hadir di sini waktu itu acaranya di dalam di aula. Oleh karena itu kehadiran Bu Susi ke sini jangan ada yang berspekulasi macam-macam, mengait-ngaitkan situasi apapun," harap Sohibul.

Tak Setuju Nelayan Pantura Jawa ke Laut Natuna, Ini Alasannya

Susi Pudjiastuti mengaku tak setuju dengan rencana pemerintah mengirimkan nelayan Pantura Jawa ke Laut Natuna.

Menurut Susi Pudjiastuti, wilayah perairan Natuna hanya sedikit yang memiliki kedalaman lebih dari 60 meter.

Karena itu, penggunaan cantrang sebesar 6 kilometer akan mengurangi seluruh sumber daya alam di dasar laut.

Hal tersebut bisa berdampal terhadap terhambatnya proses perkembangbiakan ikan.

"Cantrang kan panjang talinya 6 kilometer. Pasti besar. 60 meter kedalaman (Laut Natuna,red) ya habis juga.

"Saya pikir itu kurang bijaksana akhirnya menimbulkan protes juga dari masyarakat Natuna," kata Susi Pudjiastuti dalam diskusi bertajuk 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Menteri Susi Pudjiastuti
Menteri Susi Pudjiastuti (tribunnews)

Ia menilai, pengiriman nelayan dengan kapal cantrang ke perairan Natuna bukan sebuah solusi.

Menurutnya, praktik penangkapan ikan ilegal tetap bisa berlanjut bila hanya mengisi laut Natuna dengan nelayan sebanyak-banyaknya.  

"Saya tidak setuju ada yang bilang, kalau mau aman, ya diisi nelayan banyak-banyak. Bukan itu. Kalau mereka mau ambil (ikan,red), ya tetap ambil.  

"Saya juga tidak setuju kalau dibilang tidak ada nelayan di Natuna. Lah wong nelayan natuna yang teriak kalau ada ilegal fishing di sana," ucap Susi.

Penamoakan sejumlah Kapal Asing di perairan Natuna tertangkap kamera patroli Pesawat TNI AL
Penamoakan sejumlah Kapal Asing di perairan Natuna tertangkap kamera patroli Pesawat TNI AL (Kompas TV Capture Youtube)

Susi pun menegaskan, dirinya lebih setuju jika pemerintah menekankan pentingnya konsistensi penjagaan laut dengan kewibawaan.

Tak hanya mengusir, keamanan laut juga mesti menegakkan hukum kepada kapal-kapal pencuri ikan.

Termasuk, usahanya lima tahun belakangan ini yang menenggelamkan kapal pencuri ikan.

"Kalau diusir menurut saya ya sia-sia dan wasting money. Karena mereka pasti akan balik lagi. Kalau ada deterrent effect mungkin intensitasnya berkurang," jelas Susi.

Nelayan-nelayan Sudah Dikirim ke Natuna? Mahfud MD Angkat Bicara

Terkait rencana nelayan nusantara melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, ternyata masih dirapatkan.

Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Masih rapat, itu teknis saya enggak ikut. Itu rapat teknisnya," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, dolansir dari Antara, Senin (13/1/2020).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (10/1/2020).
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (10/1/2020). (KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA)

Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi itu juga menyebutkan rencananya meninjau Natuna dalam 1-2 hari ke depan. "Besok saya mau ke Natuna," kata Mahfud.

Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polhukam, kunjungan Mahfud MD ke Natuna dijadwalkan pada 15-16 Januari 2020.

Hanya Miliki 2 Kursi, Demokrat Bitung Tetap Buka Penjaringan Calon, Bakal Undang Lomban dan Mantiri

Sebelumnya, Mahfud mengatakan belum ada nelayan nusantara dari luar Natuna yang masuk ke perairan tersebut karena perlu persiapan yang matang.

"Disiapkan dulu, pengamananya gimana, rumahnya di mana, aturannya, yang masih mungkin terkendala operasionalnya karena ada permen KKP, atau bagaimana, itu kan harus diselesaikan dulu," katanya.

Setidaknya 470 nelayan dari Pantura dikabarkan sudah mendaftar untuk mencari ikan guna meramaikan perairan Natuna yang belakangan ini memanas akibat ulah kapal Coast Guard China melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Video kapal cost guard China usir kapal nelayan Indonesia di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. 
Video kapal cost guard China usir kapal nelayan Indonesia di wilayah Natuna, Kepulauan Riau.  (Tangkap Layar Siaran Langsung Trans 7)

Bahkan, nelayan-nelayan dari daerah lain se-Nusantara juga ikut, seperti dari Maluku, Makassar, hingga Papua.

Namun, belakangan muncul penolakan nelayan Natuna atas masuknya nelayan dari daerah lain dengan kapal dan peralatan lebih modern karena justru membuat nelayan lokal tersisih.

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Dikenal Bukan Sosok Sembarangan, Lahir Keluarga Terhormat

Ketua nelayan Desa Sepempang, Natuna, Hendri menyampaikan penolakan dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang.

Kemudian, kata dia, nelayan pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern.

"Kondisi ini juga akan menyebabkan nelayan lokal jauh tertinggal dan tersisih," imbuhnya. (*)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Susi Pudjiastuti Bersedia Datang ke Acara PKS, Ada Apa?

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved