PDIP Babak Belur, Deddy Sitorus Beri Tantangan, Rocky Gerung: KPK Keropos

TRIBUNMANADO.CO.ID - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menyebut 'wajah' partainya kini sudah babak belur.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut berkaitan dengan pemberitaan soal gagalnya penggeledahan Kantor PDI Perjuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Deddy Sitorus, PDIP seakan-akan selalu disudutkan dalam kasus tersebut.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Official iNews, Sabtu (18/1/2020).

Pernyataan Deddy Sitorus itu bermula ketika sang presenter meminta tanggapannya soal gagalnya penggeledahan Kantor PDIP oleh KPK.

Diketahui, penggeledahan yang gagal dilakukan itu berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan Politisi PDIP, Harun Masiku.

"Kalau KPK datang dengan surat yang jelas dan menunjukkannya dengan benar, apakah PDIP bersedia digeledah?," tanya presenter.

"Kita kasih karpet merah," jawab Deddy melalui sambungan telepon.

Deddy menyampaikan, PDIP tak pernah sekalipun mencoba menghalangi proses hukum yang menjerat kadernya.

"Karena kita dari dulu sejak PDI perjuangan dihancurkan oleh orde baru yang kita lakukan hanya upaya hukum," ujar Deddy.

"Dan setiap kali ada kasus hukum kita kooperatif."

Terkait hal itu, Deddy pun menantang semua pihak untuk membuktikan pernyataannya.

"Tidak pernah PDIP membuat tim pengacara untuk membela koruptor yang kader PDI perjuangan," kata Deddy.

"Tidak pernah sekalipun, silakan dicek."

Lantas, ia pun menyinggung kronologi gagalnya penggeledahan Kantor PDIP oleh KPK.

Deddy menyebut, penyidik KPK yang mendatangi kantor PDIP tak dibekali surat tugas.

"Kalau kemarin SOP disita itu di sekuriti kalau itu dengan proses tindakan hukum dengan surat hukum yang lengkap maka kita persilakan," ujarnya.

"Tetapi ideal ketika dia tidak bisa menunjukkan ya wajar dong ditanya."

Kala itu, penyidik KPK disebutnya berjanji akan memberikan surat tugas penggeledahan beberapa waktu setelahnya.

Namun, hingga kini surat tugas tersebut tak kunjung ditunjukkan ke PDIP.

"Dan oknum KPK itu mengatakan 'Ya sudah nanti kami bawa, siang', gitu loh," ucap Deddy.

"Tapi kan enggak ada, mana sampai hari ini sudah enggak ada."

Lantas, Deddy menyebut 'wajah' PDIP sudah tercoreng karena kasus tersebut.

"Tapi wajah PDI Perjuangan sudah babak belur di media," ujar Deddy.

Kalau saja kala itu penyidik KPK membawa surat tugas, Deddy menyebut PDIP akan dengan senang hati digeledah.

"Ya masih lah, kebayang enggak PDI Perjuangan punya dokumen negatif di partai?," ungkapnya.

"Apalagi berkaitan dengan kasus KPU, apa sih yang diharapkan, apa sih yang diharapkan."

Simak video berikut ini menit ke-23.15:

Rocky Gerung Singgung Kinerja KPK Setelah Geledah Kantor PDIP

Awalnya, Rocky menyinggung soal kasus suap yang melibatkan Komisoner KPU, Wahyu Setiawan.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung melalui channel YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (18/1/2020).

Menurutnya, kini tak ada hal yang perlu dipercaya dari institusi negara.

"Jadi apa lagi hal yang bisa dipercaya dari institusi negara?," tanya Rocky.

"Nah, ini yang mau saya katakan bahwa keadaan ini akan berlangsung dalam semester ini, mungkin Maret atau April."

Tak hanya itu, ia juga turut menyingung soal gagalnya penggeledahan KPK di Kantor DPP PDIP.

"Dulu ada dua institusi yang kita percaya, satu KPK, (dan) kedua KPU," ucap Rocky.

"Sekarang dua-duanya keropos." (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)

Pimpinan KPK Gagal?

Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menggungkap kejanggalan penggeledahan Kantor DPP PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan itu buntut dari kasus Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, yang menerima suap dari Politisi PDIP, Harun Masiku terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Menurut Haris Azhar, kegagalan penggeledahan itu sendiri merupakan sesuatu yang janggal.

"Begini yang janggal itu justru ketika geledah itu tidak kejadian," ungkap Haris seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, pada Selasa (14/1/2020).

Ia lalu menyinggung alasan PDIP tidak mau digeledah seperti yang sempat diungkapkan politikusnya, Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu mengatakan PDIP tidak mau digeledah dengan alasan KPK tidak membawa surat tugas.

Padahal menurutnya, hal itu hanya masalah teknis.

"Bahwa misalnya ada koleganya enggak boleh kolega ya, dari PDIP, Masinton menyebut surat kelengkapannya enggak ada dan lain-lain."

"Itu hanya teknis yang idealnya adalah harus tepat di kejadian penggeledahan itu kalau memang itu diasumsikan itu punya relasi dengan si Harun yang menggunakan identitas PDIP," jelasnya.

Jika sampai KPK berniat menggeledah kantor PDIP terkait Harun Masiku, Haris menduga bahwa kemungkinan ada kaitannya dengan seseorang dalam tubuh PDIP.

"Nah kalau sampai geledah PDIP, Harun punya relasi dengan seseorang di kantor tersebut," kata dia.

Namun, Haris Azhar justru mengkritik Pimpinan KPK, Firli Bahuri.

Di tengah polemik ini, seharusnya Firli bisa menjelaskan dan menjawab kritikan dari PDIP seberapa jauh penggeledahan tersebut.

"Waktu penggeledahan akan dilakukan atau sudah dilakukan itu harusnya pimpinan bisa mempertanggung jawabkan termasuk sampai hari ini ketika ditanya banyak orang dikritisi oleh teman-teman PDIP."

"Pimpinannya yang harusnya menjelaskan sedetail apa persoalan penggeledahan itu sudah dilakukan," kritik Haris.

Ia yakin banyak kejanggalan dari gagalnya penggeledahan itu.

Haris menilai, kegalagalan penggeledahan itu merupakan satu di antara kegagalan Pimpinan KPK yang baru mengatasi suatu masalah.

"Banyak kejanggalan. Jadi ini kegagalan dari pimpinan yang baru ini untuk mengelola perkembangan yang terjadi," pungkasnya. (TribunWow.com)

Sumber: TribunWow.com