Nasional

Gedung DPR RI Hari Ini Senin 20 Januari 2020 Dijaga 6 Ribu TNI Polri, Saiq Iqbal Akan Bikin Aksi

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta dijaga ribuan personel TNI dan Polri. Hari ini ada aksi unjuk rasa dari Serikat Kerja.

Gedung DPR RI Hari Ini Senin 20 Januari 2020 Dijaga 6 Ribu TNI Polri, Saiq Iqbal Akan Bikin Aksi
(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)
Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). Tuntutan utama mereka yaitu meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta konsisten memberantas korupsi, meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Info terkini nasional. Hari ini Senin 20 Januari 2020, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta dijaga ribuan personel TNI dan Polri. 

Jumlah Personel TNI Polri yang akan berjaga ada sekitar 6.000 orang. Mereka akan mengamankan aksi unjuk rasa serikat kerja di depan Gedung DPR RI.

Unjuk rasa bakal digelar terkait penolakan serikat kerja terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

"Kita sudah siapkan sebanyak 6.013 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan demo tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI akan diberlakukan situasional.

"Untuk rekayasa lalu lintas, nanti sifatnya situasional," ungkao Fahri.

Aksi unjuk rasa serikat pekerja tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta.

Aksi serupa juga digelar di sejumlah kota besar di seluruh Indonesia seperti di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Presiden Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal menjelaskan enam alasan penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law, yakni menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, dan fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas.

Alasan lainnya adalah lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, jaminan sosial terancam hilang, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. (*) 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Subscribe YouTube Channel Tribun Manado:

Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved