Nasional

Terkait Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi Meminta Aparatur Sipil Negara Pindah Langsung, Tidak Bertahap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kementerian dan lembaga, akan pindah ke ibu kota baru

Terkait Ibu Kota Baru, Presiden Jokowi Meminta Aparatur Sipil Negara Pindah Langsung, Tidak Bertahap
TRIBUNNEWS/BIRO PERS/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) meninjau progres persiapan pembangunan Ibu Kota baru di kawasan Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12/2019). Hari ini Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi jalur penghubung utama menuju Ibu Kota baru RI. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ini yang menjadi rencana dari Pemerintah terkait ibu kota baru di Kalimantan Timur

Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah ke lokasi ibu kota baru.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kementerian dan lembaga, akan pindah ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Pindah semuanya langsung (tidak bertahap). Insya Allah kami harapkan seperti itu (pindah semua pada 2024)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Sebelum memindahkan seluruh ASN di lingkup pemerintahan pusat, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk melakukan survei terlebih dahulu keinginan ASN.

"Sudah kami perintahkan kepada Menpan-RB untuk mensurvei dulu, kira-kira yang ingin atau tidak pindah berapa persen? Kami harus tahu dong," papar Jokowi.

Dihubungi secara terpisah, Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, proses pemindahan ASN masih dalam pembahasan dengan beberapa skenario, misalnya dilakukan secara menyeluruh atau bertahap.

"Ini masih dalam kajian karena memerlukan anggaran yang tidak kecil," ucap Paryono.

Paryono tidak dapat menyebut kajian pemindahan ASN ke ibu kota baru akan selesai sampai kapan, mengingat hal ini masih dibicarakan masing-masing kementerian terkait dan menunggu persetujuan Presiden.

"Saya belum tahu kapan selesai, karena ini menyangkut lintas kementerian maka tentu Presiden yang akan memutuskan," paparnya.

Halaman
12
Editor: Handhika Dawangi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved