Irman Minta Tito Tak Lantik E2L: Begini Tanggapan Ketua KPU

Kementerian Dalam Negeri harus mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Bupati Kepulauan Talaud terpilih Elly

Irman Minta Tito Tak Lantik E2L: Begini Tanggapan Ketua KPU
tribunnews
Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kementerian Dalam Negeri harus mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Bupati Kepulauan Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut telah menjabat selama 2 periode. Mendagri Tito Karnavian diminta tak melantik E2L sebagai Bupati Talaud.

Demikian dikatakan Tim Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang juga pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin saat rapat ekspose permasalahan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud yang digelar di Ruang Sidang Utama (RSU) Kemendagri, Jakarta, Rabu (16/1/2020).

DPR AS Serahkan Pasal Pemakzulan Trump ke Senat

Irman yang juga pengajar di Universitas Esa Unggul ini menuturkan, MA telah membatalkan keputusan Mendagri Nomor 131.71-3241 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud.

Karenanya, Mendagri diperintahkan untuk mencabut keputusan tahun 2017 tersebut yang digunakan KPU sebagai dasar E2L baru menjabat Bupati Talaud terhitung 1 periode, sehingga diloloskan sebagai peserta Pilkada Talaud.

"Pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan atau pendapat dari pemegang kekuasaan kehakiman (MA)," tandas Irman yang kerap kali menjadi narasumber di talk show Indonesia Lawyer Club atau ILC.

Menurut Irman, pejabat yang berwenang wajib menghitung periodesasi masa jabatan E2L sebagai bupati berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 329/K/Pid.Sus/2012 juncto putusan kasasi MA No. 367 K/TUN/2017 juncto pendapat hukum Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dengan Nomor 42WK.MA.Y/VIll/2019 juncto Putusan Kasasi MA RI Nomor 584 K/TUN 2019.

Disamping itu, lanjut Irman, berdasarkan putusan PK MA Nomor 292/K/Pid.Sus/2012 juncto putusan Kasasi MA Nomor 367/K/TUN/2017 juncto pendapat hukum Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan Nomor 42/WK.MA.Y/VIll/2019 juncto putusan Kasasi MA RI Nomor 584 K/TUN/2O19, maka masa jabatan E2L sebagai Bupati Talaud sudah memenuhi 2 periode.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersalaman dengan Bupati Talaud terpilih Elly Lasut di Kantor Kemendagri, Rabu (15/1/2020).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersalaman dengan Bupati Talaud terpilih Elly Lasut di Kantor Kemendagri, Rabu (15/1/2020). (istimewa)

Lebih lanjut, Irman menerangkan, jika Mendagri melantik, maka E2L akan menjabat Bupati Talaud selama 3 periode. "Ini sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) juncto Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 60 UU Pemda maka apabila tetap dilantik maka E2L akan menjabat 3 periode sebagai bupati," ujarnya.

Abu Sayyaf Bebaskan 1 WNI: Indonesia Apresiasi Filipina

Soal masa jabatan Elly ini bermula ketika Elly terpilih lagi menjadi Bupati Talaud untuk ketiga kalinya. Elly diketahui menjabat Bupati Talaud untuk periode 2004-2009. Ini merupakan periode pertama Elly menjabat.

Pada periode kedua, yaitu 2009-2014, Elly Lasut kembali menjadi Bupati Talaud. Namun, belum tuntas mengemban amanah, Elly terjerat korupsi pada 2010. Sedangkan pemberhentian Elly diketahui baru terjadi pada 2014. Lantas pada Pilkada 2018 Elly kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Talaud.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved