Batara: Putusan MK tidak Serta Merta Batalkan Kekuatan Hukum Sertifikat Fidusia

Branch Manager FIF Manado, Yohanis Batara Randa mengatakan, putusan MK tersebut jangan dimaknai meniadakan UU Jaminan Fidusia.

Batara: Putusan MK tidak Serta Merta Batalkan Kekuatan Hukum Sertifikat Fidusia
Tribun Manado/Fernando Lumowa
Konsumen yang membeli mobil Toyota di awal tahun ini berpeluang mendapatkan Innova Venturer, Calya, Apple Watch hingga hadiah langsung lainnya. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pelaku usaha pembiayaan di Manado angkat bicara pasca keluarnya Putusan MK nomor 18 PJU-XVII/2019 terkait UU nomor 42 tahun 1999 tentang JF pasal 15 ayat (2) dan (3).

Branch Manager FIF Manado, Yohanis Batara Randa mengatakan, putusan MK tersebut jangan dimaknai meniadakan UU Jaminan Fidusia.

"Jangan kita generalisir putusan MK itu serta Merta menggantikan peran Sertifikat Jaminan Fidusia," kata Batara kepada Tribun Manado, Rabu (15/01/2020).

Katanya, poin utama dari Putusan MK itu ialah soal kesepakatan tentang cidera janji.

Apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan sukarela objek yang jadi jaminan fidusia, maka mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan.

"Jadi, ketika tidak ada kesepakatan soal wanprestasi, debitur menolak objek jaminan dieksekusi, maka harus penetapan pengadilan," katanya.

Kemudian, kata dia, penerima hak fidusia, kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanan eksekusi kepada PN.

"Penetapan bukan putusan. Jadi tidak ada persidangan," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa Perjanjian Pembiayaan (kontrak) yang dilengkapi Sertifikat Fidusia masih punya kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, kontrak tetap mempunyai kekuatan eksutorial tanpa harus melakukan Gugatan Perdata di PN.

Dengan demikian, kata Batara, UU Jaminan Fidusia tentang UU Jaminan Fidusia, khususnya pasal (2) dan (3) tetap berlaku.

Hanya saja, mana kala dalam penerapannya di lapangan soal wanprestasi tidak jalan, maka dibutuhkan penetapan pengadilan.

"Sertifikat Fidusia masih berkaku serta kekuatan esekutorialnha juga melekat. Sepanjang debitur sepakat tentang cidera janji (wanprestasi) maka kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia untuk melakukan eksekusi sendiri," jelas dia. (ndo)

 Penambahan Manfaat Peserta BPJamsostek, Kado Spesial Presiden Jokowi untuk Pekerja Indonesia

TONTON JUGA :

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved