Nasional

KPK Gagal Menggeledah Kantor DPP PDI-P, Jokowi Didesak Terbitkan Perppu KPK

Pasca kegagalan penyidik KPK geledah kantor DPP PDI-P, Jokowi diminta masyarakat untuk segera terbitkan Perppu KPK. Namun Istana memilih bungkam.

KPK Gagal Menggeledah Kantor DPP PDI-P, Jokowi Didesak Terbitkan Perppu KPK
Kompas.com
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Desakan agar Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui peraturan pemerintah pengganti udang-undang (Perppu) muncul kembali.

Hal ini terjadi setelah penyidik KPK terhambat saat hendak menggeledah kantor DPP PDI-P karena belum mengantongi izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menanggapi soal itu.

Ia meminta wartawan tanyakan langsung ke KPK soal gagalnya penggeledahan tersebut. 

"Ya saya pikir tanyakan ke KPK dong. KPK yang punya otoritas. Jangan tanya ke sini, salah alamat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Saat ditanya lagi soal desakan menerbitkan Perppu yang merupakan kewenangan Presiden, Moeldoko juga kembali tak memberi jawaban.

Ia beralasan tak mau mencampuri penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Mantan Panglima TNI ini justru kembali meminta wartawan bertanya ke KPK kenapa penyidiknya berniat menggeledah kantor PDI-P tanpa mengantongi izin dewan pengawas.

"Ini kan dua lembaga yang berbeda. Kita (tanya) ke KPK, ini bagaimana kok bisa seperti itu? Ini menurut saya lebih tepat, biar nanti enggak overlap yang malah simpang siur," ucap Moeldoko.

Desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelumnya disampaikan Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved