Jokowi dan Rektor Unima Dimenangkan, Gugatan PAMI di Gugurkan Pengadilan

Dimana yang menjadi tergugat adalah Presiden Jokowi serta Rektor Unima Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS selaku pihak Intervensi.

Jokowi dan Rektor Unima Dimenangkan, Gugatan PAMI di Gugurkan Pengadilan
Istimewa
Jokowi dan Rektor Unima Dimenangkan, Gugatan PAMI di Gugurkan Pengadilan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Setelah menjalani kurun waktu 3 bulan persidangan, Rabu 8 Januari 2020 lalu akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengalahkan Gugatan Rommy Rumengan selaku ketua LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI).

Dimana yang menjadi tergugat adalah Presiden Jokowi serta Rektor Unima Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS selaku pihak Intervensi.  

“Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.G/2019/PN Jkt-Pst telah megalahkan Gugatan Rommy Cs atas nama PAMI. SK Pengangkatan Rektor UNIMA dan SK Tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri serta SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS adalah sah dan legitimasi,” ujar Kuasa Hukum Rektor Unima James Karinda, SH.MH didampingi rekannya Stenly Lontoh SH, Prima Angkow SH dan Percy Lontoh, SH usai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa Hukum Rektor Unima Stenly Lontoh, SH yang merupakan Direktur LKBH NEOMESIS ikut menjelaskan bahwa Rommy Rumengan sebagai LSM PAMI juga pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara: 6/P/FP/2019/PTUN-JKT, dimana gugatan tersebut meminta SK Penyetaraan Ijazah dan SK Pengangkatan Guru Besar Rektor Unima Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS dibatalkan, namun hasilnya gugatan tersebut tetap dikalahkan juga oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta Pusat.

“Sekarang dengan tidak adanya putusan lembaga peradilan yang menyatakan ijazah Rektor Unima Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS adalah palsu, maka semua tuduhan-tuduhan tersebut merupakan pelanggaran hukum murni dan telah merugikan klien kami dan perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan secara hukum,” tuturnya.

Para pengacara ini juga berharap semua pihak dapat menghormati putusan peradilan yang ada.

“Akan sangat tidak baik jika institusi pendidikan Universitas Negeri Manado terbawa-bawa hanya karena kepentingan politik oknum semata” pungkas Prima Angkow, SH pengacara yang sekarang lebih banyak berkiprah di jakarta.

Pihak kuasa hukum ikut menyayangkan Ombudsmand RI yang terlalu dini dalam mengeluarkan rekomendasinya.

Tuduhan ORI yang menyatakan studi Doktoral S3 dan SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri serta SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof. DR. Julyeta Runtuwene, MS. Maladministrasi sangatlah prematur dan tidak beralasan sebab ORI dalam rekomendasinya tidak sempat memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti serta dokumen pendidikan doktoral yang di keluarkan oleh pemerintah dan universitas di Perancis tempat Prof. DR. Julyeta Runtuwene, MS, mengambil studi doktoral.

Lain dari pada itu rekomendasi ORI terkesan mengabaikan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 26 tahun 2009 junto peraturan ditjen-dikti nomor 82 tahun 2009 yang mengatur tentang tata cara penyetaraan ijazah lulusan luar negeri.

Halaman
12
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved