Karena Ini, Banyak Siswa Bakal Terancam 'Tak Luluas' SD dan SMP

"Nah ada kepala sekolah yang dilantik sebagai pengawas, tidak atau belum ikut sertifikasi pengawas. Berarti tidak bisa mendapat dana sertifikasi," kata Tole.

Kondisi ini jelas sangat berdampak terhadap ASN dalam hal penerimaan hak.

Hak yang harusnya di terima gaji dan dana sertifikasi harus terpangkas tanpa dana sertifikasi.

Apa jadinya jika gaji mereka sudah dipakai untuk menutup utang di bank, sehingga menaruh harapan besar pada dana sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara dana sertifikasi terancam tidak akan diperoleh.

Atas keadaan tersebut Tole yang sangat gentol mengkritik kebijakan pemerintah Kota Bitung dibawah kepemimpinan Wali Kota Bitung Max J Lomban dan Wakil wali kota Maurits Mantiri, meminta satu hal.

"Wali kota harus ada berpikir secara kemasnusian terkait akan ada pengawas yang tidak akan menerima sertifikasi, karena belum akan sertifikat pengawas," tegasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, sebanyak 346 orang di lingkungan Pemkot Bitung.

150 pejabat fungsional kepala sekolah SD dan SMP se Kota Bitung, di lantik dan diambil sumpah oleh Max J Lomban Wali kota Bitung.

Jumlah keseluruhan pejabat struktural 346, di lantik di Balai Pertemuan Umum (BPU) kantor walikota Bitung.

Terdiri dari esallon II B 4 orang, III A 14 orang, III B 49 orang IV A 244 orang IV B 34 orang fungsional tertentu 1 orang.‎

Sedangkan jabatan fungsional total ada 150 Kepala sekolah yang di roling oleh Walikota tanpa di hadiri Wakil walikota Maurits Mantiri.

Dari 150 jabatan fungsional ada 37 orang kepala sekolah SMP dan 106 orang kepala sekolah SD, yang lantik dan diambil sumpah oleh Max J Lomban Wali Kota Bitung.

Selain itu ikut dilantik satu orang kepala sanggar kegiatan belajar, tiga orang pengawas SD, satu orang pengawas SMP dan dua orang fungsional guru.

Menurut Lomban‎ pejabat struktural dan fungsional di pemkot Bitung yang dilantik berdasarkan surat keputusan (SK) wali kota.