Nasional

Hampir Memasuki Batas Waktu Pelaporan, 23 Menteri Jokowi Belum Serahkan LHKPN

Hampir memasuki batas waktu pelaporan harta kekayaan yang jatuh pada 20 Januari 2020, 23 menteri Jokowi belum serahkan LHKPN ke KPK.

Hampir Memasuki Batas Waktu Pelaporan, 23 Menteri Jokowi Belum Serahkan LHKPN
Tribunnews.com/Irwan Rismawa
Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Meski hampir memasuki batas akhir pelaporan harta kekayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat baru 11 menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Nasional (LHKPN).

Batas akhir pelaporan sendiri seharusnya dilakukan tiga bulan sejak para menteri dilantik, yakni pada 20 Januari 2020.

"Jadi, untuk LHKPN terkait dengan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, sampai saat ini sudah lapor itu sekitar 26 persen atau sekitar 11 menteri," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2020).

Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 34 menteri ditambah 11 wakil menteri.

KPK, kata Ipi, mengimbau kepada para menteri agar segera melaporkan harta kekayaan masing-masing.

"Kami imbau sekali lagi agar bisa dilakukan pelaporan segera," tandasnya.

Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam Pasal 5 butir 3 UU No. 28 tahun 1999 dijelaskan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya.(*)

Editor: Isvara Savitri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved