Nasional

Ketua KPK Tegaskan Belum Ada Pembahasan Aturan Soal Tata Kerja dan Inspektorat Jendral KPK

Ketua KPK, Firli Bahuri tegaskan banyak hal yang belum dibahas tentang KPK baik internal maupun eksternal. Pihaknya masih nunggu instruksi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK akan berlangsung selama dua hari yaitu pada 11-12 September 2019. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan aturan tentang organisasi maupun tata kerja KPK, Selasa (7/1/2020).

"Terkait dengan organisasi tata kerja KPK itu belum ada. Jadi saya tidak tahu juga itu kenapa bisa beredar. Tapi yang pasti itu belum ada izin prakarsa dari presiden," ujar Firli di Kantor Kemenko Polhukam.

Jika mengacu pada Pasal 24 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pihaknya diberi wewenang untuk mengatur organisasi dan tata kerjanya sendiri.

"Tapi itu masih akan dibahas. Semua akan diajak bicara kalau udah masuk pembahasan. (Saat ini) izin prakarsanya itu belum ada nah gimana mau dibahas?" lanjut Firli.

Saat disinggung lebih lanjut perihal adanya inspektorat jenderal, Firli juga menegaskan pembahasan soal itu belum ada.

"Enggak, tidak ada. Kalau draf (soal) itu kan masih pembahasan. Izin prakarsa untuk pembahasan belum ada. Anda jangan bertanya hal yang belum dibahas, " tegasnya.

Sebelumnya, KPK meminta aturan soal organisasi dan tata kerja KPK cukup diatur dalam peraturan KPK, bukan melalui peraturan presiden sebagaimana yang sedang disusun oleh pihak Istana.

"Terkait beredarnya informasi draf Rancangan Perpres Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KPK, maka KPK berpendapat bahwa hal tersebut cukup diatur dalam Peraturan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/1/2020).

Ali mengatakan, hal itu mengacu pada ketentuan Pasal 25 Ayat (20) dan Pasal 26 Ayat (8) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang isinya tidak berubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Ali menuturkan, Pasal 25 Ayat (2) UU tersebut menyatakan, ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved