Jenderal Mantan Kepala BIN: Mestinya OPM Sudah Masuk ke Daftar Teroris Internasional

Adriana menegaskan, solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua adalah melalui dialog dengan semua pihak untuk memecahkan kebuntuan komunikasi politik yang terjadi.

"Pembangunan jalan (di Papua) dan lainnya tanpa dialog akan begini terus, interpretasinya Jakarta beda dan Papua pandang beda. Tidak akan selesai," katanya.

REAKSI PEMERINTAH

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan tetap mengunakan cara non-militeristik melalui pendekatan kesejahteraan, untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua.

Hal itu ditegaskan Mahfud MD usai memimpin rapat yang dihadiri para menteri terkait, Jumat (27/12) di kantornya, untuk membahas masalah di Papua.

Usai rapat, Menko Polhukam mengatakan tidak ada kebijakan baru yang akan diambil oleh pemerintah guna menangani masalah-masalah yang terjadi di Papua.

"Cuma nanti koordinasinya akan lebih diperkuat, pendekatan kesejahteraan itu misalnya masing-masing departemen kan punya program. Perdagangan, perindustrian PUPR, semuanya, nanti akan koordinasi agar bisa tampak, tidak terpecah-pecah," kata Mahfud.

Rapat tertutup itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono.

Hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Namun saat ditanya mengenai wacana memasukan OPM dalam daftar teroris internasional, Mahfud tidak berkomentar.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum di Papua kepada para pejabat yang menyalagunakan keuangan negara.