Dewan Pengawas KPK Mulai Kerja

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mulai Senin (23/12) adalah hari pertama para anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja. Masyarakat harus menghilangkan keraguan terhadap kehadiran Dewan Pengawas dan menunggu bukti pekerjaan mereka.

• Megawati: Panglima TNI Perempuan Why Not, Mahfud: Konstitusi Tak Bedakan Gender

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono di Jakarta, Minggu (22/12). Harjono meminta masyarakat menghilangkan keraguan terhadap kehadiran Dewan Pengawas. Harjono memastikan Dewan Pengawas KPK akan bekerja sesuai undang-undang yang berlaku.

"Jadi kita tunggu saja karena kami belum bekerja," kata Harjono.

Terkait kegiatan penyadapan, kata Harjono, dalam Undang-Undang KPK telah disampaikan pimpinan KPK harus lapor terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sebelum menjalankan tindakan itu.

"Kalau akan melakukan penyadapan harus melapor ke kami. Kalau kemudian akan melakukan tindakan-tindakan lain, kami harus diberitahu," tutur Harjono.

Harjono mengatakan Dewan Pengawas tidak akan sembarangan memberikan izin penyadapan ke pimpinan lembaga antirasuah dalam menangani sebuah kasus korupsi. "Tugas kami, satu di antaranya adalah jangan sampai kemudian obral penyadapan," ujar Harjono.

"Jadi dilihat kasus per kasus dan kami harus melihat setiap penyadapan itu. Kalau memang itu diperlukan, kenapa tidak," sambung Harjono.

Presiden Joko Widodo melantik para anggota Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jumat (20/12). Lima orang yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostra, Syamsuddin Haris, Albertina Ho dan Harjono.

Pegiat antikorupsi Erwin Natosmal Oemar tidak meragukan komitmen lima anggota Dewan Pengawas KPK dalam memberantas korupsi. Menurut dia, lima anggota Dewan Pengawas KPK itu punya rekam jejak yang sudah teruji dalam perang melawan korupsi.

"Lima sosok itu adalah tokoh yang baik dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tidak diragukan," ujar Erwin, yang juga ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) kepada Tribun Network, Minggu (22/12).

• Hariono Ungkap Penyebab Dirinya Hengkang dari Persib Bandung, Buat Bobotoh Menangis: Saya Mengalah

Meski demikian, kata dia, masalah jalan keluar terhadap pemberantasan korupsi bukan soal tokoh. Jalan keluar pemberantasan korupsi adalah terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang efektif.

Menurut dia Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah memangkas kewenangan lembaga antirasuah sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Erwin mengatakan keberadaan lima anggota Dewan Pengawas tidak akan banyak menolong KPK.

"Keberadaan mereka tidak akan banyak menolong KPK pascarevisi UU KPK," jelasnya.

Dia mencontonhkan, independensi KPK akan terganggu akibat peralihan pegawai lembaga antirasuah, termasuk penyidik, menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tanpa adanya independensi, dia menegaskan, KPK rentan menjadi alat politik eksekutif untuk menghantam lawan-lawan politiknya.

Pegiat antikorupsi Hendrik Rosdinar juga tak meragukan kapasitas, kapabilitas, dan komitmen pemberantasan korupsi dari lima anggota Dewan Pengawas. Menurut dia nama-nama yang ada di jajaran Dewan Pengawas cukup menjanjikan.

Namun demikian, menurut dia kehadiran Dewan Pengawas belum bisa menjadi solusi dari pelemahan KPK sejak lahirnya UU KPK hasil revisi.

"Secara kapasitas dan kapabilitas, nama-nama tersebut cukup menjanjikan, tapi belum menjawab pelemahan KPK" ujar manajer Advokasi, Riset, Kampanye YAPPIKA ini kepada Tribun Network, Minggu (22/12).

Dia berharap lima anggota Dewan Pengawas KPK itu akan mampu menjalankan perannya secara baik untuk bisa menutup celah pelemahan lembaga antirasuah yang ada dalam UU. "Semoga mereka dapat menjalankan perannya secara cukup baik sehingga dapat menutup celah pelemahan kelembagaan KPK," ucapnya.

Tim Pelobi

Presiden Joko Widodo ternyata menyiapkan sebuah tim untuk melobi para calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim tersebut terdiri dari orang-orang yang sangat dipercaya oleh Jokowi.

• Sri Mulyani Jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia Direkomendasikan Presiden, Begini Pengakuannya

Hal tersebut diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (22/12). Ali Mochtar Ngabalin menuturkan tim tersebut mendapat tugas untuk melobi lima orang calon anggota Dewan Pengawas KPK agar bersedia menerima tawaran bergabung.

"Tentu ada orang-orang yang Bapak Presiden tahu, ada tim yang Presiden siapkan, yang sangat dipercaya, amanah, integritasnya tidak meragukan bagi Bapak Presiden. Ada bapak-bapak yang ada di sekitar Presiden, yang mungkin telepon, mengabarkan, jadi seperti itu," kata Ngabalin.

Ngabalin mengaku tidak tahu berapa lama proses melobi lima calon anggota Dewan Pengawas KPK tersebut. Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo tahu proses lobi tersebut,

"Presiden tahu benar dengan Ibu Albertina Ho, Pak Harjono, Pak Artidjo, Pak Syamsuddin Haris, dan tahu benar dengan Pak Tumpak," kata Ngabalin.

Dia memastikan tidak sempat terjadi bongkar-pasang nama-nama anggota Dewan Pengawas. Namun demikian, Ngabalin tidak menjelaskan secara rinci alasan yang meyakinkan dirinya.

Ngabalin membenarkan pertanyaan soal lima orang anggota Dewan Pengawas langsung menyatakan bersedia ketika mendapat tawaran. "Makanya Presiden kan bilang sudah ada. Tinggal waktu diumumkan dan dilantik," ujar Ngabalin. (Tribun Network/sen/mal/git)