News
Wiranto Tak Masuk Struktur Partai, Ketua DPP Hanura Tegaskan Begini
Posisi Wiranto pun menjadi polemik di tubuh partai, yang mana tak menganggap bahwa Ketua Watimpres itu masuk dalam kepengurusan partai.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Hanura mempercepat Musyawarah Nasional (Munas) yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum partai.
Posisi Wiranto pun menjadi polemik di tubuh partai, yang mana tak menganggap bahwa Ketua Watimpres itu masuk dalam kepengurusan partai.
Ketua DPP Hanura Benny Ramdhani mengatakan bahwa Wiranto kini tidak menjabat sebagai Dewan Pembina Hanura.
Dalam struktur kepengurusan partai Hanura yang diputuskan dalam Munas sebelumnya di Solo, tidak ada lagi jabatan Dewan Pembina dalam struktur kepengurusan Hanura.
“Tidak ada Dewan Pembina dalam struktur kepengurusan pusat partai. Yang ada adalah Dewan Pakar dan Penasehat," kata Benny dalam di kantor DPP Hanura, Thamrin , Jakarta, Senin (16/12/2019).
Menurut Benny Munas Hanura di Solo 2015 lalu merupakan Munas yang resmi yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
• Info BMKG: Gempa Bumi Magnitudo 5.5 Guncang Daerah Ini Tadi Malam
Dengan demikian kepengurusan Hanura berdasarkan Munas Bambu Apus Jakarta Timur pada 2018 tidak berlaku.
“Jadi kami tidak menganggap Munas yang digelar di Bambu Apus karena SK Kemenkumham mengesahkan SK Kepengurusan hasil Munas di Solo," katanya.
Benny menyayangkan saat terjadi polemik di Hanura pada 2018 lalu, Wiranto lebih mendukung kubu Bambu Apus. Padahal kepengurusan yang sah merupakan hasil Munas Solo yang kini dipimpin oleh Oesman Sapta.
Sementara itu, Ketua Panitia Munas DPP Partai Hanura, Mulyadi menilai tidak etis bila memasukan Wiranto sebagai pengurus partai sekarang ini.
Salah satu alasannya Wiranto menjabat Ketua watimpres yang mana tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai.
"Karena kan beliau kan menjabat sebagai Watimpres," pungkasnya.
• 10 Anggota TNI Bersama BRI Tondano Bangun Rumah untuk Veteran Ini!
Hanura Percepat Munas
DPP Partai Hanura memutuskan mempercepat gelaran Musyawarah Nasional (Munas) yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum partai.
Bila mengikuti siklus partai, Musyawarah Nasional tersebut seharusnya digelar pada Februari 2020 mendatang.
