News

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 'Enggan' Beber Realisasi Anggaran

Ditempat terpisah Bagian Pembangunan setda Kota Bitung juga masih menunggu informasi resmi update terakhir per tanggal (30/11/2019).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 'Enggan' Beber Realisasi Anggaran
christian wayongkere/tribun manado
Satu diantara objek proyek yang belum selesai pengerjaannya. Proyek ini adalah pembangunan Gelanggang olahraga (Gor) yang diberi nama MaMa akronim dari nama depan Wali Kota Bitung Max Lomban dan wakil walikota Maurits Mantiri 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hingga hari terakhir penyetoran atau pembayaran proyek-proyek yang bersumber dari anggaran pendapan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2019, pihak Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) belum menyampaikan informasi organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja yang sudah capai realisasinya atau tidak.

Tribunmanado.co.id melakukan komunikasi kepada kepala BPKAD namun belum mendapat jawaban, hingga berita ini di rangkum.

Ditempat terpisah Bagian Pembangunan setda Kota Bitung juga masih menunggu informasi resmi update terakhir per tanggal (30/11/2019).

"Iya, memang hari ini terakhir OPD atau SKPD masukan data tagihan dan permohonan pembayaran ke BPKAD, namun realisasi pembayaran dari kas daerah pemkot Bitung ke setiap SKPD masih terus sementara berjalan. Oleh karena itu nilai realisasinya belum mereka (BPKAD) infokan atau belum merelease kapda kami," ujar Jhon Simarmata dalam keterangannya kepada Tribunmanado.co.id, Senin (16/12/2019).

Adapun data yang sempat dihimpun Tribunmanado.co.id dari bagian pembangunan setda kota Bitung, untuk total belanja tahun anggaran (TA) 2019 Rp 945.683.327.933,62.

Dengan realisasi total Kota Bitung Rp 616.267.002.507 atau 65.17 persen dan target per 31 Oktober 2019, 80 persen.

Adapun perangkat daerah dengan penyerapan tertinggi per 31 Oktober 2019, Dinas ketahanan pangan dan pertanian 84,89 persen, sekretariat Daerah 82,11 persen, Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah 81,79 persen, Kecamatan Aertembaga 81,50 persen dan Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah 80,46 persen.

Kemudian perangkat daerah yang penyerapannya rendah,‎

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 60,45 persen, Dinas Kepemudaan dan Olahraga 60,13 persen, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 56,31 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48,29 persen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 45,89 persen.

"Setau saya tidak ada sanksi secara aturan namun bisa jadi penilaian kinerja dari pimpinan," tambahnya.

Selain itu dampak dari penyerangapan rendah, perputaran atau roda ekonomi di daerah tidak bergairah, pembangunan di daerah akan terasa lambat.(crz)‎

BERITA TERPOPULER :

 Ada Asap Keluar Dari Perut Suaminya, Wanita Ini Langsung Berteriak, Tak Berhenti Sebut Nama Pria Itu

 Polisi Polda Sulut Meninggal Kecelakaan, Padahal Tahun Depan Menikah, Ini Foto-fotonya Semasa Hidup

TONTON JUGA :

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Maickel_Karundeng
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved