Politik

Negara Tanpa Parpol? Mahfud MD: Perbuatan Rakyat Membabi Buta dan Selalu Merasa Benar, Ini Ulasannya

Mahfud MD menuturkan pada saat-saat ini partai politik (parpol) di Indonesia sedang tertuduh tentang maraknya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran huku

Negara Tanpa Parpol? Mahfud MD: Perbuatan Rakyat Membabi Buta dan Selalu Merasa Benar, Ini Ulasannya
Tribun Video
Mahfud MD 

"Kalau kita mau tambahkan untuk korupsi itu, (misal) kalau terbukti melakukkan sekian bisa di lakukan hukuman mati gitu ya. Jadi ada besaran korupsinya seperti apa. Diukur gitu. Biar jelas yang itu dengan jumlah tertentu," pungkasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (instagram @mohmahfudmd)

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa diterapkan asalkan ada kehendak dari masyarakat.

Menurut Jokowi, hukuman mati bagi koruptor bisa dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tipikor, melalui revisi.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor itu dimasukkan (hukuman mati), juga termasuk (kehendak anggota dewan) yang ada di legislatif ( DPR)," tegas Jokowi di SMK 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai mengunjungi SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12/2019)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai mengunjungi SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12/2019) (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Ketika ditanya apakah akan ada inisiatif pemerintah untuk merivisi UU Tipikor agar hukuman mati masuk dalam salah satu pasal, Jokowi kembali menyebut itu tergantung dari kehendak masyarakat.

"Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," imbuhnya.

Untik diketahui masalah hukuman mati bagi koruptor muncul ketika seorang siswa SMK 57, Harley Hermansyah mempertanyakan ketegasan pemerintah memberantas korupsi.

Menurutnya, mengapa Indonesia tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

"Kenapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas, kenapa tidak berani seperti di negara maju misalnya dihukum mati," tanya Harley.

Jokowi langsung merespo pertanyaan Harley. Ia menjelaskan aturan hukuman mati ada di dalam UU Tipikor.

Namun, sampai hari ini belum ada yang dihukum mati.

"Ya kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan," ungkap Jokowi.

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang juga hadir di acara tersebut.

Yasonna menjelaskan hukuman mati menjadi salah satu ancaman dalam UU Tipikor.

Menurutnya, ancaman itu bisa diterapkan bila korupsi dalam kondisi bencana alam.

 

Wapres Ma'aruf Amin: Islam Bolehkan Hukuman Mati, Yasonna: Khusus Koruptor Dana Bencana

Keinginan Presiden Joko Widodo menghukum mati koruptor ditanggapi beragam oleh berbagai pihak, baik politisi maupun praktisi hukum.

Seperti diketahui, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan hukuman mati bagi koruptor. Hanya memang butuh aturan yang lebih detail untuk merealisasikan ini.

Bahkan, Jokowi menyebut jika masyarakat memang menghendaki, maka ada kemungkinan ancaman hukuman mati bisa dimasukkan dalam undang-undang.

Sementara itu, wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menanggapi terkait wacana ancaman hukuman mati untuk koruptor.

Dalam pernyataannya, Ma'ruf Amin menyebut agama yang ia yakini memang memperbolehkan hukuman mati.

Dilansir Tribunnews, hal tersebut diungkapkan Ma'ruf Amin dalam wawancara unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (11/12/2019).

Ma'ruf Amin menyebut sebenarnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia sudah ada ancaman hukuman mati.

"Saya kira dalam Undang-Undang Tipikor kan memang sudah ada," ujar Ma'ruf Amin.

Namun Ma'ruf Amin menegaskan hukuman mati bisa dijatuhkan pada pelaku tindak kejahatan dalam kondisi tertentu.

Ma'ruf Amin menyebut vonis hukuman mati harus dijatuhkan sesuai hukum yang berlaku.

"Kemungkinan dihukum mati itu dengan syarat-syarat, keadaan Indonesia yang krisis, ya situasi. Jadi ada aturan khusus," terang Ma'ruf Amin.

"Jadi sangat dimungkinkan, sesuai dengan undang-undang," sambungnya.

"Jadi karena undang-undangnya juga ada, mengatur, maka ya pada saat persyaratan itu dipenuhi, sangat mungkin untuk dikenakan hukuman mati."

Menurut Ma'ruf Amin, hukuman mati itu memang berlaku di berbagai negara.

Bahkan, lanjutnya, dalam kepercayaan yang ia yakini hukuman mati diperbolehkan.

Bukan tanpa syarat, Ma'ruf Amin menyebut hukuman mati boleh dijatuhkan jika benar-benar tak ada cara lain untuk memerangi tindak kejahatan.

"Dan hukuman mati itu kan memang dibolehkan, walaupun ada yang keberatan tapi banyak negara membolehkan," kata Ma'ruf Amin.

"Agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain," ujar Ma'ruf Amin.

"Kalau itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati ya dihukum mati, dengan syarat-syarat yang ketat tentunya."

Pernyataan Jokowi soal Hukuman Mati Koruptor

Jokowi sempat ditanya mengenai hukuman mati untuk koruptor saat menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia di SMK Negeri 57 Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dalam acara tersebut, siswa bernama Harley Hermansyah bertanya mengenai negara Indonesia yang baginya kurang tegas menghukum koruptor.

Jokowi menyebut sebenarnya sudah ada ancaman hukuman mati dalam undang-undang, namun untuk koruptor yang melakukan korupsi dana bantuan bencana.

Dikutip dari Kompas.com, hal ini juga dijelaskan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir dalam acara tersebut.

Yasonna menjelaskan aturan hukuman mati untuk koruptor dana bencana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Setelah acara tersebut, Jokowi sempat menyebut dirinya akan mewacanakan ancaman hukuman mati untuk koruptor jika memang rakyat meminta demikian.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana tipikor, itu (bisa) dimasukkan," ujar Jokowi. (Tribunnews.com/Ifa Nabila)

*Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD: Mari Kita Bayangkan Suatu Negara Tidak Punya Partai Politik, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/14/mahfud-md-mari-kita-bayangkan-suatu-negara-tidak-punya-partai-politik?page=all.

Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved