Politik

Negara Tanpa Parpol? Mahfud MD: Perbuatan Rakyat Membabi Buta dan Selalu Merasa Benar, Ini Ulasannya

Mahfud MD menuturkan pada saat-saat ini partai politik (parpol) di Indonesia sedang tertuduh tentang maraknya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran huku

Negara Tanpa Parpol? Mahfud MD: Perbuatan Rakyat Membabi Buta dan Selalu Merasa Benar, Ini Ulasannya
Tribun Video
Mahfud MD 

Menanggapi hal itu, Mahfud MD buka suara dengan mengatakan hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan.

Bahkan, diusulkannya supaya merevisi RKUHP tentang pemberantasan korupsi.

Sejatinya, Mahfud MD menyampaikan, aturan untuk hukuman mati terhadap terpidana korupsi telah diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.

Aturan itu diperbarui menjadi UU nomor 30 tahun 2002.

Dalam beleid pasal 1 ayat 2 UU itu, hukuman mati bisa dilakukan kepada terpidana korupsi.

Namun, penjelasannya hanya dalam keadaan tertentu yaitu korupsi yang menyangkut bencana alam atau dalam keadaan krisis.

Menurut Mahfud MD, seandainya UU tersebut ingin diberlakukan lebih jelas lagi secara umum, bisa dilakukan sejumlah revisi dalam RKUHP yang tengah digodok oleh DPR RI.

"Kalau ingin lebih tegas lagi, hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa di selipkan di dalam rancangan kitab UU hukum pidana yang sekarang sedang kita bahas lagi," kata Mahfud di INews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2019).

Nantinya, Mahfud MD mengatakan, bisa diselipkan atau ditegaskan lagi besaran korupsi seperti apa yang bisa dilakukan hukuman mati.

Hal tersebut membuat aturan menjadi lebih jelas.

Halaman
1234
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved