Nadiem Makarim Dapat Dukungan Hapus UN dari Guru dan Kepala Sekolah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mantan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Suprijadi mengatakan, mayoritas guru di Indonesia menyetujui adanya peniadaan Ujian Nasional (UN) di Indonesia.

Menurut Didi, harapan guru untuk meniadakan UN telah diinginkan sejak lama.

Hal itu terpotret dalam riset yang dilakukannya pada 2012 lalu.

Dari riset itu, diketahui mayoritas guru-guru Indonesia menyatakan sistim UN harus diubah atau dihapus dari sisitem pendidikan.

"Kita sudah melakukan riset kecil kecilan 2012, 70 persen guru menyatakan UN itu diubah atau dihapus," kata Didi dalam diskusi tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN', Sabtu (14/12).

Berdasar data, kata Didi, aspirasi serupa juga disampaikan oleh mayoritas kepala sekolah dan pengawas pendidikan.

Mereka, lanjutnya, semua setuju UN harus dihapuskan.

"Kepala sekolah juga 71 persen bilang sama, juga pengawas. Tapi, sampai sekarang seperti ini (masih ada UN). Memang UN ini bagi guru agak susah-susah gampang,

• Mendikbud Hapus UN 2021, Begini Tanggapan Kadis Pendidikan Yusri Damopolii

masalahnya ada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas," ungkap Didi.

Dia mengatakan, guru meminta UN dihapus lantaran sekarang ini JUN tidak lagi jadi penentu mutlak kelulusan.

Sebab, nilai UN nantinya akan diakumulasikan juga dengan nilai UAS di sekolah.

"Jadi, kami PGRI setuju dan senang-senang saja. Tapi, harus hati-hati, pengalaman membuktikan bahwa masalah UN ini pernah geger juga, yang ada menterinya diganti.

Yang ada kurikulum sudah diganti dan naik lagi," tutur Didi.

"Siswa juga ini sebetulnya pada seneng sekali, tidak terbebani, tidak setres, tidak ada lagi istigosah, dan doa bersama," katanya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Putra Nababan menyampaikan, mayoritas fraksi DPR RI disebutkan setuju dengan rencana peniadaan Ujian Nasional (UN) pada 2021.

Hal itu terlihat saat rapat kerja bersama Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

• Mendikbud Nadiem Makariem Segera Hapus UN, Dapat Komentar dari Ketua DPR RI Puan Maharani

Ketika itu, Putra menyebutkan Nadiem Makarim membeberkan kajiannya mengenai rencana penghapusan UN.

Tapi, tak ada satupun fraksi yang mengucapkan keberatannya terkait wacana penghapusan UN ini.

"Yang menentang menyebut 'saya tidak setuju dengan penghapusan UN' itu tidak ada," kata Putra.

Ia menyampaikan, kajian yang disampaikan oleh Nadiem soal rencana penghapusan UN juga telah dipahami seluruh anggota Komisi X DPR RI.

Namun, kata dia, saat ini pihaknya memberikan catatan agar Nadiem bisa menyertakan kajian akademis tertulis yang bisa jadi bahan pembelajaran DPR RI.

"Apa yang disampaikan mas Nadiem itu memang clear, kita memahami konteks besar. Tapi, persoalannya harus ada detailnya, jangan sampai kena gugat. Begitu ini diputuskan, begitu diganti asesment, kurikulumnya ikut berubah," ungkap Putra.

• Jokowi Dukung Nadiem Hapus UN per 2021, UN Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter

"Nanti implikasinya banyak, ke buku, guru dan lain lain. Detailnya itu yang dibutuhkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya terkait penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021.

Menurut Jokowi, pada program asesmen itu yang menjadi sasarannya adalah sekolah dan para guru.

"Sudah tidak ada UN lagi nanti di 2021, akan diganti dengan yang namanya Asesmen Kompetensi. Artinya yang di-asesmen nanti adalah sekolah, yang di-asesmen nanti guru-guru," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, program survei karakter akan dijadikan pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan Indonesia.

"Juga nanti ada yang namanya survei karakter, itu nanti yang akan dijadikan evaluasi, pendidikan kita sudah sampai level mana," ungkapnya.

Jokowi menegaskan, pemerintah mendukung langkah dari Nadiem Makarim untuk mengganti pelaksanaan UN 2021.

"Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan," lanjutnya.

Wakil Presiden Maruf Amin meminta Nadiem Makarim memikirkan parameter atau tolak ukur penilaian siswa setelah UN dihapus nanti.

Maruf Amin menegaskan, Mendikbud harus memikirkan sistem pengganti yang akan menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya pendidikan di tiap-tiap daerah.

"UN itu kan alat ukur, untuk mengukur standar daripada kemampuan anak-anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Maruf Amin.

"Kalau mengganti, akan menghilangkan UN, harus ada alat ukur yang efektif untuk mengukur tingkat pendidikan di masing-masing daerah," jelasnya.

(tribun network/ign)