Nadiem Makarim Dapat Dukungan Hapus UN dari Guru dan Kepala Sekolah
Mantan Ketua PB PGRI Didi Suprijadi mengatakan mayoritas guru, kepala sekolah, dan pengawas setuju Mendikbud Nadiem Makarim hapus UN.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Sigit Sugiharto
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Mantan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Suprijadi mengatakan, mayoritas guru di Indonesia menyetujui adanya peniadaan Ujian Nasional (UN) di Indonesia.
Menurut Didi, harapan guru untuk meniadakan UN telah diinginkan sejak lama.
Hal itu terpotret dalam riset yang dilakukannya pada 2012 lalu.
Dari riset itu, diketahui mayoritas guru-guru Indonesia menyatakan sistim UN harus diubah atau dihapus dari sisitem pendidikan.
"Kita sudah melakukan riset kecil kecilan 2012, 70 persen guru menyatakan UN itu diubah atau dihapus," kata Didi dalam diskusi tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN', Sabtu (14/12).
Berdasar data, kata Didi, aspirasi serupa juga disampaikan oleh mayoritas kepala sekolah dan pengawas pendidikan.
Mereka, lanjutnya, semua setuju UN harus dihapuskan.
"Kepala sekolah juga 71 persen bilang sama, juga pengawas. Tapi, sampai sekarang seperti ini (masih ada UN). Memang UN ini bagi guru agak susah-susah gampang,
• Mendikbud Hapus UN 2021, Begini Tanggapan Kadis Pendidikan Yusri Damopolii
masalahnya ada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas," ungkap Didi.
Dia mengatakan, guru meminta UN dihapus lantaran sekarang ini JUN tidak lagi jadi penentu mutlak kelulusan.
Sebab, nilai UN nantinya akan diakumulasikan juga dengan nilai UAS di sekolah.
"Jadi, kami PGRI setuju dan senang-senang saja. Tapi, harus hati-hati, pengalaman membuktikan bahwa masalah UN ini pernah geger juga, yang ada menterinya diganti.
Yang ada kurikulum sudah diganti dan naik lagi," tutur Didi.
"Siswa juga ini sebetulnya pada seneng sekali, tidak terbebani, tidak setres, tidak ada lagi istigosah, dan doa bersama," katanya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Putra Nababan menyampaikan, mayoritas fraksi DPR RI disebutkan setuju dengan rencana peniadaan Ujian Nasional (UN) pada 2021.
