News

DPR Dorong Nadiem Makarim Buat Kajian Akademis, Terkait Wacana Perubahan Ujian Nasional

Putra menyampaikan, saat ini rencana peniadaan UN masih sebatas wacana yang disuarakan oleh Nadiem Makarim dihadapan awak media.

DPR Dorong Nadiem Makarim Buat Kajian Akademis, Terkait Wacana Perubahan Ujian Nasional
Igman Ibrahim
diskusi ujian nasional dihapus 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan bahwa Ujian Nasional (UN ) akan diganti dengan asesmen kompetensi.

Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Putra Nababan menyatakan tidak masalah dengan rencana Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN).

Namun demikian, Putra meminta Kemendikbud untuk segera membuat kajian akademis (blue print) terkait rencana tersebut segera dibuat.

"Kami komisi X meminta kajiannya diberikan kepada kami, jangan sampai sudah diputuskan nanti kajiannya melenceng sedikit nanti jadi polemik," kata Putra dalam Diskusi Polemik tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN' di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Putra menyampaikan, saat ini rencana peniadaan UN masih sebatas wacana yang disuarakan oleh Nadiem Makarim dihadapan awak media.

Namun hingga kini, kajian akademis terkait rencana itu belum dibicarakan ke lembaga legislator.

Agnez Mo dan Luna Maya Pakai Baju Kembar, Tampilannya Tuai Protes Netizen: Sudah Mahal Pasaran Lagi

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Jadi Pengganti Ujian Nasional, Berikut Penjelasannya

"Ini masih setingkat statemen. Sampai detik ini masih pernyataan, ramailah jadi polemik pro-kontra. Kami harapkan apa yang digagas, diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbud, kami ingin segera direalisasi, segera diganti permennya," ungkap Putra.

Bukan tanpa sebab, Putra menyebutkan, kajian akademis dibutuhkan supaya rencana yang digulirkan oleh Kemendikbud tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Di antaranya, apakah kebijakan tersebut akan berbenturan dengan UU atau Permen yang berlaku.

"Jangan sampai nanti tiba-tiba tidak cukup mengubah permen saja. Ini yang membedakan kalangan yang bisa berwacana seperti media masa dengan pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR jangan cuma wacana," tutur dia.

Halaman
12
Editor: Gryfid Talumedun
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved