NEWS

Dilantik jadi Wantimpres, Wiranto Didesak Mundur dari Partai Hanura, Zubir: Tidak Menunda-nunda

Status Wiranto yang masih menjadi bagian Partai Hanura kini didesak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina

Dilantik jadi Wantimpres, Wiranto Didesak Mundur dari Partai Hanura, Zubir: Tidak Menunda-nunda
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Presiden resmi melantik sembilan orang Wantimpres periode 2019-2024. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mantan Menkopolhukam Wiranto resmi dilantik menjadi anggota Wantimpres, Jumat (13/12/2019).

Status Wiranto yang masih menjadi bagian Partai Hanura kini didesak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina.

Menurut Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir, Wiranto tidak boleh merangkap jabatan.

Soal larangan rangkap jabatan itu disebutkan Inas tertuang dalam UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden No 19/2006.

Dalam Pasal 12 huruf (c) UU No 19/2006 itu tertulis anggota Wantimpres dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

"Karena berdasarkan UU No 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden bahwa anggota Wantimpres dilarang merangkap jabatan pengurus partai," tuturnya.

Menkopolhukam Wiranto
Menkopolhukam Wiranto (WARTA KOTA/henry lopulalan)

Ahok Pimpin BUMN, Hanura Beri Dukungan Penuh, Menilai Sosok Bersih dan Tegas Lawan Korupsi

Oleh karena itu, Inas berharap Wiranto segera mengirimkan surat pengunduran diri dari partai.

Ia meminta Wiranto bersikap layaknya negarawan dengan tidak menunda-nunda mengundurkan diri.

"Sejatinya Wiranto sesegera mungkin mengajukan surat pengunduran dirinya kepada DPP Partai Hanura secara tertulis dan tidak menunda-nunda dengan memanfaatkan ruang yang diberikan oleh UU No 19/2006 tersebut, yakni paling lambat 3 bulan setelah dilantik sudah harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai," ujar Inas.

"Karena sikap menunda-nunda tersebut bukanlah sikap seorang negarawan," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved