Kondisi Ekonomi RI Lesu, Resesi Global: Begini Tanggapan Menkeu

Penerimaan negara dari sektor pajak hingga akhir tahun 2019 masih sangat jauh dari harapan. Realisasi pajak saat ini diketahui baru

Kondisi Ekonomi RI Lesu, Resesi Global: Begini Tanggapan Menkeu
antara
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Mulyani 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Penerimaan negara dari sektor pajak hingga akhir tahun 2019 masih sangat jauh dari harapan. Realisasi pajak saat ini diketahui baru mencapai 72 persen dari target APBN 2019. Kekurangan yang harus dikejar sebesar Rp 441,56 triliun. "Sampai awal Desember Rp 1.136 triliun atau kira-kira 72%," ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Jumat(13/12).

Istri Bupati Agung Ditelisik KPK soal Penerimaan Suap Suami

Lesunya realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2019 tentu menjadi kabar buruk bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, penerimaan perpajakan merupakan sumber pemasukan utama bagi pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya.

DDTC Fiscal Research B Bawono Kristiaji mengatakan kinerja pajak Indonesia hampir pasti jauh dari harapan didorong ancaman resesi global, khususnya pertumbuhan ekonomi negatif secara berulang di negara-negara yang ekonominya besar. Dampak resesi perekonomian negara besar terhadap ekonomi global cukup besar kata dia bukan isapan jempol.   

"Permintaan global yang menurun telah membuat negara yang berbasis ekspor ‘kelimpungan’. Perang dagang bukan lagi ancaman, tapi mulai menjadi kenyataan," ujarnya.

Imbasnya, Bawono menjelaskan, global supply chain terganggu dan sayangnya hal ini tidak direspons secara cepat pada semester I 2019. "Faktor pemilu agaknya jadi alasan. Pemilu yang diadakan pada April secara tidak langsung telah mengurangi ruang improvisasi pemerintah dalam pemungutan pajak," katanya.

Sementara, upaya untuk menghindari kegaduhan dan menjamin kondusivitas situasi politik menjadi tema besar agenda pemerintahan pada kuartal I 2019. "Selain itu, adanya pemilu membuat perilaku untuk wait and see. Memang benar bahwa masih ada beberapa persoalan fundamental dari sektor pajak di Indonesia, di antaranya tingginya sektor informal, kelembagaan, struktur penerimaan yang rentan goncangan, dan sebagainya," kata Bawono.

Bawono memprediksi penerimaan pajak pada tahun 2020 akan berkisar antara Rp 1.431 triliun hingga Rp 1.462 triliun. Artinya, realisasi penerimaan hanya berkisar antara 87,1 persen hingga 89 persen dari target atau hanya akan tumbuh antara 8,4 persen hingga 10,9 persen dari realisasi 2019. 

Karpet Merah PDIP untuk James: Begini Peluangnya di Pilkada Manado

"Mempertimbangkan potensi risiko fiskal dari tidak tercapainya target ada baiknya pemerintah merevisi target tersebut, sehingga lebih realistis dan mencerminkan situasi ekonomi yang melambat," ujar Bawono.

Bawono menjelaskan, dari sisi administrasi, risiko strategi  memperluas basis pajak shortfall 2020 juga perlu diantisipasi pemerintah. "Terutama  dengan beberapa  rencana  yang  sudah  mulai  didengungkan  pada  akhir  2019. Di antaranya membentuk  lebih  banyak  KPP  Madya, strategi ekstensifikasi  per  wilayah,  maupun  penerapan compliance risk management," katanya.

Rezim relaksasi pajak dinilainya masih terus akan berlanjut, fokus utamanya terletak pada pembahasan dan pengesahan Omnibus Law ketentuan dan fasilitas pajak untuk penguatan perekonomian bersama DPR pada 2020. "Satu hal yang pasti, Omnibus Law dan berbagai relaksasi pajak akan menyebabkan terbatasnya pilihan-pilihan untuk meningkatkan penerimaan pajak," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved